Palu, DKPP – Anggota DKPP RI , Didik Supriyanto menjadi narasumber dalam kegiatan Evaluasi Rekrutmen Pengawas Ad-hoc Serta Sistematika Penyusunan Laporan Akhir Rekrutmen Pengawas Ad-hoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (22/12/2020). Dalam kegiatan yang
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 184-PKE-DKPP/XI/2020, 192-PKE-DKPP/XII/2020 dan 194-PKE-DKPP/XII/2020 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, pada Selasa (22/12/2020). Teradu dalam tiga perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru, yaitu Syafruddin H. Ukkas, Lilis
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Finalisasi Penyusunan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan DKPP. Kegiatan ini diadakan di Bogor, Jawa Barat, dan dibuka langsung oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad pada Senin (21/12/2020) malam. FGD ini dimaksudkan untuk menggodok dan memfinalisasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perubahan kedua
Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm mengemukakan pendapatnya terkait peningkatan kualitas kinerja penyelenggara pemilu saat memimpin Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar, Senin (21/12/2020). Dalam kesempatan itu, Alfitra berbicara kepada hadirin yang merupakan perwakilan dari lembaga penyelenggara pemilu
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 170-PKE-DKPP/XI/2020 dan 171-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Senin (21/12/2020). Teradu dalam dua perkara ini adalah Imam Thobrony Pusaka, Devi Aulia Rahim, Dwi E. Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi, dan Andhika A. Firmansyah (Ketua dan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad memperkirakan akan terjadi lonjakan aduan pasca Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu. Perkiraan ini, kata Muhammad, berdasar pada tren dari tahun-tahun lalu dan data-data perkara yang dimiliki oleh DKPP. Demikian disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan “Peningkatan Kapasitas Bantuan Hukum
Denpasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 154-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor KPU Provinsi Bali, Senin (21/12/2020), pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh I Putu Eka Saputra melalui tim kuasanya yang terdiri dari tiga orang, yaitu I Ketut Dody Arta Kariawan, I
Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati menjelaskan pentingnya Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) bagi semua penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di KPU Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (20/12/2020). Ida mengatakan, IKEPP merupakan bentuk refleksi DKPP terhadap problematika KEPP.
Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo meminta penyelenggara pemilu di Provinsi Jawa Timur untuk tidak takut jika diadukan atau dilaporkan ke DKPP Dalam memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP akan menilai dan mempertimbangkan banyak aspek sebelum menjatuhkan sanksi. Hal tersebut disampaikan Prof. Teguh dalam Rapat Persiapan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memaparkan data aduan dan perkara selama tahun 2020. Pemaparan ini disampaikan oleh Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati dalam acara Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2020 di Jakarta, Sabtu (19/12/2020). Ida mengungkapkan, dari Januari hingga 4 Desember 2020, DKPP telah menerima 415 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara