Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm memberikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan stakeholder pemilu atas kerjasama yang baik sehingga Pilkada serentak 2020 dapat terselenggara. Hal ini disampaikan Alfitra saat menyampaikan pengantar pada Webinar Nasional Kerjasama DKPP RI dengan Universitas Diponegoro dengan tema “Pilkada Tahun 2020
Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 183-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kota Yogyakarta, pada Selasa (29/12/2020). Perkara ini diadukan oleh H. Kelick Agung Nugroho dan Yayuk Kristyawati yang memberikan kuasa kepada Oktorian. Pengadu melaporkan Ahmadi Ruslan Hani,
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) finalisasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan DKPP. Kegiatan ini dibuka di Bogor, Senin (28/12/2020) malam, oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm yang hadir secara langsung. Acara ini sendiri berlangsung pada 28-30 Desember 2020. FGD ini merupakan lanjutan dari FGD serupa yang
Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengajak KPU dan Bawaslu sebagai institusi penyelenggara pemilu menyusun langkah taktis dan strategis guna memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu di masa yang akan datang. Ajakan tersebut disampaikan Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati dalam Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 183-PKE-DKPP/XI/2020 pada Selasa (29/12/2020) di Kantor Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkara ini diadukan oleh Ir. H. Kelick Agung Nugroho dan Yayuk Kristyawati melalui kuasanya Oktrian M. Pengadu melaporkan Ahmadi Ruslan Hani, Andang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 12 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/12/2020) pukul 10.00 WIB. Dalam sidang, ini DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada dua penyelenggara pemilu, yaitu Ketua KPU Kab. Boven Digoel, Helda
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel, Helda R. Ambay. Helda berstatus Teradu dalam perkara 118-PKE-DKPP/X/2020. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (23/12/2020). “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu, Abdul Latif Idris, dalam perkara 122-PKE-DKPP/X/2020. Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis Dr. Ida Budhiati dalam Sidang Pembacaan Putusan sebanyak 12 perkara yang dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta
DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 180-PKE-DKPP/XII/2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa (22/12/2020). Perkara ini diadukan Mohammad Masnan. Ia mengadukan Andi Zainuddin, Rudi Hartono, John Libertus Lakawa (Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Morowali Utara), dan Oldi Satria M (PPID
RILIS DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 12 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/12/2020) pukul 09.00 WIB. Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang