Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 120-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, Senin (9/11/2020) pukul 13.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh salah satu pasangan calon yang berkontestasi dalam Pemilihan Wali Kota Mataram, yaitu Dianul Hayesi (Calon
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendukung penuh Konferensi Nasional ke-2 Etika Kehidupan Berbangsa yang diselenggarakan atas kerjasama MPR RI dengan DKPP dan Komisi Yudisial (KY). Konferensi Nasional ke-2 Etika Kehidupan Berbangsa akan dilaksanakan pada Rabu (11/11/2020) pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta Pusat. “Kami dari DKPP mendukung sepenuhnya
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU. mengingatkan adanya potensi laporan atau aduan terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Serentak 2020 yang dinilai belum selesai. Dalam Webinar Nasional ‘Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas di Wilayah Provinisi Jawa Tengah’, Alfitra mengatakan laporan tersebut terkait dengan akurasi, validasi,
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Didik Supriyanto mengungkap jumlah dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan Pilkada serentak Tahun 2020. “Sampai sejauh ini ada 102 aduan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima DKPP terkait Pilkada 2020,” kata Didik kegiatan webinar yang diadakan oleh DKPP bertemakan “Sosialisasi Etik Dalam Pencegahan
Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020. Menurutnya, akan banyak godaan yang datang ke ASN di tengah kontestasi pesta demokrasi seperti pilkada. Meskipun sejatinya para ASN di seluruh penjuru tanah air sejatinya lebih
Mataram, DKPP – Membangun Fondasi etika yang kokoh bagi penyelenggara pemilu merupakan salah satu concern Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Fondasi etika ini bertujuan untuk menjaga serta mencegah penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran etik. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo dalam Rapat Koordinasi serta Sosialisasi Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad menegaskan bahwa DKPP, KPU, dan Bawaslu masih dalam satu koridor yang sama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Menurut Muhammad, ketiga lembaga penyelenggara pemilu ini memiliki visi yang sama tentang pemilu sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. “DKPP, Bawaslu dan KPU itu masih satu garis perjuangan, bagaimana
Manado, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Teguh Prasetyo menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan 2020 di Kota Manado, Sabtu (7/11/2020). Kegiatan ini diikuti oleh puluhan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Manado. Dalam kesempatan ini, Teguh mengenalkan konsepsi filsafat pemilu dan pemilu/pilkada bermartabat kepada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 120-PKE-DKPP/X/2020 pada Senin (9/11/2020) pukul 13.00 WITA. Pengadu dalam perkara ini adalah Dianul Hayezi, Ns.H.Badrun Nadianto, Sri Sudarjo. Pengadu mengadukan Husni Abidin, Syaifuddin, Sopan Sopian Hadi, I Ketut Swena, Edy Putrawan (Ketua dan Anggota
Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto, S.IP., MIP mengatakan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, penyelenggara pemilu harus menjadi pelopor kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19. Dengan demikian, penyelenggara pemilu akan menjadi role model bagi peserta pilkada, pasangan calon maupun partai politik. Bukan tidak mungkin, kepatuhan tersebut diikuti oleh masyarakat. Hal itu