Kendari, DKPP – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2020, 9 Desember mendatang. Meski tidak ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, provinsi ini akan mengelar pilkada di tujuh kabupaten yakni Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, Buton Utara, Muna dan Wakatobi. Informasi yang diperoleh DKPP saat
Gorontalo, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Teguh Prasetyo mengajak seluruh unsur masyarakat untuk saling bahu membahu untuk mengupayakan terciptanya Pilkada yang bermartabat pada tahun ini. Ajakan ini dilontarkannya saat bertemu dengan awak media Gorontalo dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media), Jumat (25/9/2020) malam. Menurut Teguh, sebuah
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima penyelenggara pemilu dari Provinsi Gorontalo dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 90-PKE-DKPP/IX/2020 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Jumat (25/9/2020), pukul 09.00 WITA. Lima penyelenggara pemilu tersebut terdiri dari empat penyelengggara pemilu yang berasal dari Bawaslu Kabupaten
Medan, DKPP – Guna mencegah penyebaran Covid-19, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperketat pelaksanaan sidang pemeriksaan di daerah melalui rapid test. Rapid test ini berdasarkan pada Nota Dinas Sekretaris DKPP No. 248/DKPP/SET-04/IX/2020 tentang Petunjuk Teknis Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan nota dinas tersebut, seluruh peserta
Gorontalo, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengingatkan penyelenggara pemilu agar tak hanya menjaga integritas dan etika pada hal-hal yang terkait kepemiluan saja. Menurut Teguh, integritas dan etika harus diaplikasikan oleh penyelenggara pemilu dalam semua bidang, tak hanya mencakup pemilu. Peringatan ini dilontarkannya saat memimpin Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 89-PKE-DKPP/IX/2020 pada Kamis (24/9/2020) pukul 09.00 WIB di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara. Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar, Muhammad Syahfii Siregar menjadi Teradu dalam perkara yang diadukan oleh Syawal Efendi Siregar. Teradu didalilkan tidak mengundurkan dari
Medan, DKPP – Kewajiban untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan pada Pilkada Serentak 2020 tidak akan berjalan jika hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Peserta pun dituntut hal yang sama dengan penyelenggara pemilu terkait protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati dalam kegiatan virtual Sekolah Pintar Pemilihan yang digelar
Medan, DKPP – Pandemi Covid-19 memaksa lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia bekerja lebih keras dalam membangun peradaban manusia yakni sistem demokrasi berbasis elektoral. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati mengungkapkan pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak untuk memperoleh pendidikan. Padahal pendidikan merupakan salah satu kunci peradaban yang akan mempengaruhi cara pandang dan perilaku
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/IX/2020 pada Jumat (25/9/2020) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh mantan staf Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Wahyudin A. Gobel. Ia mengadukan lima penyelenggara pemilu, yang terdiri dari empat penyelenggara pemilu dari Bawaslu Kabupaten Pohuwato
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 3 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (23/9/2020) pukul 08.30 WIB. Tiga perkara yang dibacakannya adalah perkara nomor 72-PKE-DKPP/VII/2020, 82-PKE-DKPP/VIII/2020, dan 84-PKE-DKPP/VIII/2020. Tiga perkara tersebut melibatkan 14 penyelenggara pemilu yang berstatus sebagai Teradu. Dalam