Arsip Bulanan: July 2019

Pengadu Absen Dalam Sidang Pemeriksaan Perkara 137-PKE-DKPP/VI/2019

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara Nomor 137-PKE-DKPP/VI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (18/7/2019). Perkara 137-PKE-DKPP/VI/2019 diadukan oleh dua orang wiraswasta, yaitu Elinus Balinol Mom dan Awenes Imingkawak. Keduanya mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak, yaitu Yopi

DKPP Gelar Rakornis di Kota Makassar

Makassar, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (17/7/2019) pukul 20.00 WITA. Rakornis ini diselenggarakan untuk mempersiapkan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara Nomor 132-PKE-DKPP/VI/2019 dan 134-PKE-DKPP/VI/2019. Agendanya, sidang pemeriksaan perkara 132-PKE-DKPP/VI/2019 akan digelar lebih dulu, yakni pada Kamis 18 Juli

DKPP Berikan Sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua untuk Ketua Bawaslu Kota Surabaya

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 13 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (17/7/2019). Salah satu dari 13 putusan yang dibacakan adalah terkait perkara nomor 87-PKE-DKPP/V/2019. Pengadu perkara ini Anas Karno selaku kuasa khusus Whisnu

DKPP Berhentikan Hilman Wahyudin dari Jabatan Ketua Divisi Keuangan, Logistik, dan Rumah Tangga KPU Kab. Cianjur

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14 pada Rabu (17/7/2019) pukul 13.00 WIB. Sidang dipimpin oleh ketua majelis Prof. Muhammad bersama anggota Prof. Dr. Teguh Prasetyo, Dr. Alfitra Salamm, dan Dr. Ida Budhiati. “Teradu I terbukti tidak teliti, tidak cermat,

DKPP Jatuhkan Sanksi Terhadap 12 Penyelenggara Pemilu di Sumut

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi terhadap 12 penyelenggara Pemilu  di Provinsi Sumatera Utara. Sanksi tersebut dalam bentuk yang berbeda-beda. Sanksi ini disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan dari 13 perkara. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/07/2019) pukul 13.00 WIB.

Mantan Petugas PPLN Kuala Lumpur Tidak Lagi Memenuhi Syarat Jadi Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada dua mantan Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, Djadjuk Natsir dan Krishna K.U. Hannan. Keduanya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang. Hal tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan dari 13 perkara. Sidang