Bandarlampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa empat orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), di Hotel Sheraton, Bandarlampung, pada Selasa (19/3/2019). Empat orang komisioner KPU Pesisir Barat tersebut, yaitu; Yurlisman (ketua) dan tiga orang anggotanya, Yulyanto, Jefri, dan
Medan, DKPP – Sidang Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Nomor 41-PKE-DKPP/III/2019, tidak hanya mendengarkan pokok-pokok pengaduan Pengadu dan mendengarkan jawaban dari pihak Teradu. Sidang ini juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua pihak. Pengadu menghadirkan Saksi a.n. Gina dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pematangsiantar, a.n. Arifin Batubara.
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sidang Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Selasa (19/3/19), Nomor Perkara 41-PKE-DKPP/III/2019, dengan Teradu Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar Sepriadison Saragih dan Pengadu Johan Arifin (wiraswasta). Sidang yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini, diketuai langsung oleh Ketua DKPP
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 37-PKE-DKPP/II/2019 dan 38-PKE-DKPP/II/2019 di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Senin (18/3/2019) malam. Perkara tersebut rencananya akan disidangkan di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, keesokan harinya, Selasa (19/3/2019) pukul 09.00 WIB. Rakornis yang dipimpin oleh
Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Senin (18/3/2019), di Yogyakarta. Anggota DKPP Alfitra Salamm berharap mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut dapat menjadi Duta DKPP. Duta DKPP itu, sambung Alfitra, sebagai perwakilan DKPP di Jogja untuk melaporkan jika ada penyelenggara pemilu yang berpotensi melanggar KEPP. “Tentang
Yogyakarta, DKPP – Selama sepuluh tahun terakhir kondisi ketahanan nasional ada pada warna kuning, artinya kurang tangguh. Hanya dua tahun terakhir yakni tahun 2017 dan 2018 kondisi ketahanan sedikit membaik, hijau tetapi masih perbatasan antara kuning dan hijau. Demikian disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Djagal Wiseso Marseno
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara: 40-PKE-DKPP/III/2019 di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, pada Senin (18/3) pukul 09.00 WIB. Pengadu: Mandala Abadi ( calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional nomor urut 5) memberikan kuasa kepada: Zakaria dan Iksan
Yogyakarta, DKPP- Kebebasan penyelenggara pemilu sangat terbatas. Hal tersebut diungkapkan Anggota DKPP Alfitra Salamm dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), di Yogyakarta, Senin (18/3/2019). Salah satu batasan itu adalah tidak diperkenankannya pertemuan empat mata antara penyelenggara Pemilu dengan Calon Legislatif (Caleg) ataupun peserta Pemilu lainnya. Alfitra juga menyebut batasan tersebut bahkan
Yogyakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan media gathering di Yogyakarta, Minggu (17/3). Tujuannya adalah mengenalkan DKPP kepada awak media di Yogyakarta. Hadir sebagai narasumber kegiatan tersebut yaitu Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salam didampingi oleh Tenaga Ahli DKPP Syopiansyah Jaya Putra dan Kabag Administrasi Umum Yusuf. Dalam kesempatan tersebut, Alfitra menjelaskan tugas DKPP
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 37-PKE-DKPP/II/2019 dan 38-PKE-DKPP/II/2019 di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Selasa (19/3/2019). Dua perkara ini Teradunya sama, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat, Yurlisman beserta tiga anggotanya, Yulyanto, Jefri dan Tulus Basuki.