Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No. 14 pada Rabu (27/2/2019) pukul 10.00 WIB. Jumlah perkara yang akan dibacakan putusannya dalam sidang ini sebanyak 11 perkara. Dari jumlah tersebut, lima di antaranya
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Harjono menilai kehidupan demokrasi di Indonesia masih berfokus pada demokrasi prosedural yakni bagaimana menghasilkan wakil-wakil rakyat baik Presiden atau Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Belum menyentuh pada demokrasi substansial yakni bagaimana menata dan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Hal ini disampaikan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan Perkara Nomor 26-PKE-DPKK/II/2019. Sidang Pemeriksaan digelar melalui video conference dari KPU RI, Jalan Diponegoro Nomor 28, Jakarta Pusat dan KPU Provinsi Sulawesi Utara, Jalan Diponegoro No 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Tim, Wenang Kota Manado, Sulawesi Utara,
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyelenggarakan pendidikan etik di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 28 Februari 2019 mendatang. Sebelumnya, DKPP telah menggelar pendidikan etik di Provinsi Aceh pada Rabu (20/2) lalu. Kepala Biro Administrasi DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno menjelaskan bahwa pada tahun 2019, DKPP akan menyelenggarakan pendidikan etik di tiga provinsi
Bandung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono bersama anggota DKPP yakni, Dr. Ida Budhiati, Dr. Alfitra Salamm, Prof. Muhammad dan Prof. Teguh Prasetyo menghadiri acara Sidang Promosi Doktoral Gunawan Suswantoro, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu RI, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Senin (25/2/2019). Gunawan memaparkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik perkara nomor 26-PKE-DKPP/I/2019 yang diadukan Ketua KPU Kabupaten Minahasa, Lord A. Ch. E. Malonda. Teradu perkara ini adalah Anggota PPS Kelurahan Maesa Unima, Kecamatan Tondano Selatan yakni Leonard M. Timbuleng. Berdasarkan pokok pengaduan, Teradu diduga memakai atribut Partai Demokrasi
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan Perkara Nomor 020-PKE-DPKK/II/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Palu pada Sabtu (23/2/2019), pukul 09.00 WITA. Majelis sidang dalam perkara ini, yakni Prof. Teguh Prasetyo sebagai Ketua Majelis, sedangkan, Anggota Majelis berasal dari Tim Pemeriksa Daerah
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 020-PKE-DKPP/II/2019 yang sidangnya akan digelar Sabtu, 23 Januari 2019 pukul 09.00 WITA. Rakornis dipimpin Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo. Rakor diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan digelarnya rakornis oleh moderator Santo Gotia, staf bagian
Rilis DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara dengan Perkara Nomor 020-PKE-DKPP/II/2019 yang diadukan oleh Bece Abd. Junaid, Muh. Adamsyah Usman, dan Nurjana Ahmad, selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Mereka mengadukan Anggota Panwaslu Kecamatan Toili, yakni Kusman. Dalam pokok pengaduan, Anggota Panwaslu
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan ke-2 pada perkara 307/DKPP-PKE-VII/2018, di Kantor Panwaslih Aceh, Banda Aceh, Jumat (22/2) pukul 09.00 WIB. Majelis sidang pada perkara tersebut Alfitra Salamm sebagai Ketua Majelis, sedangkan Anggota Majelis berasak dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Aceh, Ria Fitri (unsur masyarakat), dan Zuraida Alwi (unsur