Ambon, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Sidang Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Minggu (19/11) di Ambon. Rapat tersebut dilakukan dalam persiapan sidang perkara nomor 268/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu KPU Kota Tual dan Bawaslu Kota Tual Provinsi Maluku. Anggota DKPP Prof Muhammad yang memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa bahwa kehadiran DKPP
Kupang, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Karolus Riang Tukan, Arifin Atanggae dan Dahlya Reda Ola selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kab Flores Timur, Jumat (16/11) di kantor Bawaslu Provinsi NTT. Mereka diadukan oleh Gafar Ismail karena para Teradu telah mengabaikan laporan sengketa perihal SK
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hofra A. Anakay, Lukas D. Saudale, Olens O. J. Ndoen, Christian Daepani, dan Jorhans H. Maak selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Rote Ndao, Jumat (16/11) di kantor Bawaslu Provinsi NTT. Selain mereka, perkara nomor 277/DKPP-PKE-VII/2018 ini juga memeriksa
Kupang, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap Marianus Minggo, Lodowyk Frederik, Deky Ballo, dan Trofinus Maka Ndolu selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Kupang, Jumat (16/11) di Kantor Bawaslu Provinsi NTT. Ketua majelis sidang perkara nomor 270/DKPP/DKPP-PKE-VII/2018 ini adalah Anggota DKPP Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Prof Teguh Prasetyo. Ada pun anggota majelis adalah Tim Pemeriksa
Sukabumi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 295/DKPP-PKE-VII/2018 di Kantor KPU Kota Sukabumi, pada Jumat (16/11) pukul 09.00 WIB. Bertindak selaku ketua majelis Alfitra Salam dan Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Jawa Barat, Nina Herlina Lubis (unsur Masyarakat) dan Wasikin Marzuki (unsur Bawaslu). Pengadu
Sukabumi, DKPP – Berdasarkan data yang diolah DKPP, pelanggaran kode etik terbesar diduduki oleh penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota. Mengapa? Sebab, penyelenggara pemilu baik KPU Kab/Kota maupun Bawaslu Kab/Kota membawahi penyelenggara adhoc dengan jumlah personil hingga ribuan. Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm, saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang DKPP nomor
Kupang, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Teguh Prasetyo menegaskan bahwa sidang pemeriksaan DKPP di Kupang adalah untuk menggali fakta bukan mengambil keputusan. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Teknis sidang kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 270, 277 & 284/DKPP-PKE-VII/2018, Kamis (15/11) di Kupang. “Sidang pemeriksaan besok bukan untuk mengambil keputusan
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara nomor 259/DKPP-PKE-VII/2018 pada Kamis (15/11/2018) pukul 10.00 WIB. Sidang ini melalui video conference dengan ketua majelis Ida Budhiati dan anggota majelis dibantu oleh Tim Pemeriksa Daerah Mukmin A. Taufiq (unsur masyarakat), Sulfan Sulo (unsur Bawaslu Sulawesi Barat), dan Rustang (unsur
Jakarta, DKKP – Kode etik penyelenggara pemilu selain tertuang dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga tertuang dalam Peraturan DKPP. Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP Alfitra Salamm saat menjadi salah satu pemateri  dalam kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 Gelombang V yang diselenggarakan oleh KPU RI di Binakresna Auditorium Bidakara,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara nomor 267/DKPP-PKE-VII/2018 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/11/2018) pukul 14.00 WIB. Selaku ketua majelis Harjono dan anggota majelis Ida Budhiati dan Prof Teguh Prasetyo. Sidang ini juga melalui video conference dengan kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur.