Surabaya, DKPP – Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah menjaga integritas dan kehormatan penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Dr. Alfitra Salam pada materi evaluasi penanganan kode etik penyelenggara pemilu di Jawa timur. Forum ini adalah rangkaian kegiatan pendidikan etik bagi penyelenggara pemilu Se-Jawa Timur, Jum’at (7/12). Peserta kegiatan ini adalah
Surabaya, DKPP — Seorang penyelenggara Pemilu terikat oleh kode etik penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. “DKPP tidak akan mengurusi di luar urusan penyelenggaraan Pemilu,†kata Ida Budhiati dalam kegiatan Pendidikan Etik Penyelenggara Pemliu se-Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Kamis (12/6/2018). Kegiatan ini diikuti oleh komisioner dan kepala sekretariat Bawaslu
Surabaya, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Jatim, (6-8/12) di Surabaya. Tingginya jumlah pengaduan di Provinsi Jatim yakni sebanyak 198 aduan sejak tahun 2012 hingga 2018 menjadi alasan pendidikan etik digelar di Kota Pahlawan ini. Tenaga ahli DKPP Ferry Fathurrohman, PhD menjelaskan bahwa Provinsi Jatim menduduki peringkat ketiga
Surabaya, DKPP- Etika adalah tuntunan hidup tentang apa yang patut dan tidak patut yang berasal dari dalam diri manusia. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP  Prof Teguh Prasetyo dalam menyampaikan materi tentang asas dan prinsip penyelenggara pemilu pada Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilu se-Jatim, Jumat, (7/12) di Surabaya. Selanjutnya, ia memberikan contoh tentang kepatutan sebagai penyelenggara pemilu. “Main
Surabaya, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Teguh Prasetyo mengingatkan penyelenggara pemilu se-Jatim agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial, Jumat (7/12) di Surabaya. Hal ini disampaikan Prof. Teguh Prasetyo, menjadi narasumber di kelas A dlm “Evaluasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Prov. Jawa Timur†dg moderator TA Ferry Fathurokhman dan TA Rian
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerjasama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Pendidikan Etik Penyelenggara Pemliu se-Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Kamis (12/6/2018). Kegiatan ini diikuti oleh komisioner dan kepala sekretariat Bawaslu kabupaten/kota dan komisioner KPU kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur. Hadir dalam kegiatan ini Anggota DKPP Prof. Muhammad, Dr. Ida Budhiati,
Jakarta, DKPP – Prasyarat Pemilu yang berintegritas menjadi keniscayaan dari penyelenggara Pemilu yang independen dan profesional. Mereka dituntut selain paham aturan juga profesional.  “Penyelenggara Pemilu tidak hanya punya pengetahuan tetapi juga keahlian. Yaitu keahlian dalam mengatasi masalah sekaligus mencarikan solusinya dari masalah-masalah tersebut. Terlebih pelaksanaan Pemilu sekarang lebih rumit,†pesan Ida dalam acara menyampaikan materi
Jakarta, DKPP – Tantangan Pemilu 2019 sangatlah kompleks dibandingkan dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Pasalnya, Pemilu 2019 Pileg, dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan.  “Penyelenggara Pemilu dituntut untuk mengerti dan memahami peraturan dan teknis pelaksanaan Pemilu,†kata Anggota DKPP Ida Budhiati saat menyampaikan materi dalam acara Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik tahun 2018 dengan tema “Mewujudkan Pemilu 2019
Sukabumi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara nomor 295/DKPP-PKE-VII/2018 di Kantor KPU Kota Sukabumi, pada Senin (3/12) pukul 09.00 WIB. Bertindak selaku ketua majelis Alfitra Salam dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Jawa Barat yakni, Nina Herlina Lubis (TPD unsur Masyarakat) dan Wasikin Marzuki
Jakarta, DKPP – Menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati ada tren positif di masyarakat terkait dengan teknis pengaduan ke DKPP. Selama satu tahun terakhir ini, ada peningkatan pengetahuan masyarakat. “Selama tahun 2012-2018 dari 3179 jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 1218 persen atau 38.3 persen. Untuk periode 2017-2018 dari 599 pengaduan yang