Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh sebagian orang masih dianggap sebagai lembaga yang memberikan keadilan terhadap tuntutan-tuntutan pencari keadilan. Dalam perspektif penegakan kode etik hal ini benar tetapi dalam perspektif kepentingan yang bersentuhan dengan tugas-tugas teknis hal ini harus diluruskan. Demikian disampaikan anggota DKPP, Prof. Muhammad dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Persiapan
Jakarta, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr.  Alfitra Salamm menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 di Ruang  Sidang Utama, Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Ahad (16/9/2018). Rapat ini dipimpin oleh Ketua KPU RI Arif Budiman bersama seluruh anggota KPU RI. Dari Bawaslu hadir Abhan, ketua, dan
Kendari, DKPP – Penyelenggara Pemilu tidak hanya harus peka terhadap hukum (sense of regulation), tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap etika (sense of ethics). Bicara etika, standar nilai yang sangat tinggi. Jauh di atas hukum. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber pada acara Rakernis Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 dengan tema
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap 15 penyelenggara Pemilu pada Rabu, (12/9/2018) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pukul 14.00 WIB. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 13 Putusan dari 17 perkara. Pada kesempatan tersebut, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada 15 penyelenggara Pemilu. Bertindak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 203/DKPP-PKE-VII/2018 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (12/10/2018) pukul 09.30 WIB. Pengadu: Agustiar (wartawan/peserta seleksi Anggota KIP Aceh Utara). Teradu: Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asyari, Viryan, Evi Novida Ginting
Padang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo, mengapresiasi kinerja penyelenggara Pemilu di Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada di tahun 2018. Hal ini disampaikan Prof. Teguh saat menjadi narasumber pada kegiatan “Rapat Kerja Teknis Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Bimbingan Teknis Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota
DKPP, Jakarta- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ridwan Arifin, Irvan Firmansyah, dan Burhanudin selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Bogor, Senin (10/9). Mereka diadukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018 Nomor Urut 3 yakni Ade Ruhandi–Inggrid Kansil yang dikuasakan kepada Herdiyan Nuryadin selaku kuasa hukum. Dalam pemeriksaan yang dipimpin oleh Anggota DKPP
Pontianak, DKPP – Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saat ini posisi Bawaslu sangat strategis dengan kewenangannya selain wewenang pengawasan adalah wewenang ajudikasi. Di satu sisi hal ini merupakan kabar baik, Bawaslu menjadi garda terdepan dalam urusan pemilu dengan kewenangan yang besar tersebut. Namun di sisi lain besarnya wewenang bisa menjadi
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Perkara No. 197/DKPP-PKE-VII/2018, Sabtu (08/9) Pukul 09.00 WIB, di kantor Kantor Bawaslu Prov. Sumatera Selatan. Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo bertindak selaku ketua majelis sedangkan anggota majelisnya adalah Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Selatan yakni Anisatul
Manado, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salam menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dengan tema “Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu di Media Massa