Surabaya, DKPP – Salah satu syarat negara demokratis adalah melaksanakan Pemilu. Hasilnya tidak bisa langsung diketahui secara pasti meskipun melalui survey. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm mengatakan, pelaksanaan Pemilu zaman sekarang jauh lebih demokratis dibandingkan dengan zaman Orde Baru. “Pemilu sekarang tidak bisa diprediksi secara pasti. Masih ada kemungkinan-kemungkinan. Zaman Orde
Jakarta, DKPP – Sejak diterbitkannya UU Nomor 15 Tahum 2011, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menjadi bagian dari tekad dan upaya untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Menurut kacamata politik hukum pemilu saat itu, pemilu didesain sebagai pemilu yang berintegritas. Berintegritas baik dari penyelenggara, proses maupun hasilnya. Demikian disampaikan Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati saat
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan “Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2018â€, kepada civitas akademika di kota Surabaya, Senin (24/9). Surabaya merupakan kota ketiga, DKPP sebelumnya telah menyelenggarakan kegiatan serupa di Kota Manado dan Palu. Anggota DKPP Alfitra Salam dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan kode etik penyelenggara
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor perkara 224/DKPP-PKE-VII/2018 bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Senin (24/9/2018) pagi. Bertindak selaku Ketua Majelis Alfitra Salamm, anggota DKPP dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Jawa Timur yakni Nunuk Nurwardani (unsur masyarakat), Moh. Amin
Surabaya, DKPP – Anggota DKPP Alfitra Salamm menghadiri acara Deklarasi Kalah Terhormat, Menang Bermartabat, di Kota Surabaya, Ahad, (23/9/2018) malam. Acara yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur itu dihadiri pula Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar. Hadir petinggi partai dan calon-calon DPD Pemilu 2019, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur. Acara ini,
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Teguh Prasetyo menghadiri acara Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, di Ruang Sidang Utama, KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (21/9/2018).  Rapat ini dipimpin oleh Arif Budiman, ketua KPU RI dan Anggota Evi Novida Ginting,
Jakarta, DKPP- Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati menghadiri diskusi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2019 yang diselenggarakan Bawaslu, Jumat (21/9) di Jakarta. Melihat data IKP Tahun 2019, Ida menyampaikan kegembiraannya, khususnya terhadap daerah pegunungan di Papua. Pasalnya, berdasarkan IKP Tahun 2019 tersebut, daerah pegunungan Papua yang memiliki kerawanan tertinggi hanya di Kabupaten Dogiyai dan Mamberamo
Riau, DKPP – Jika syarat pemilu yang demokratis yakni regulasi yang jelas dan tegas, peserta pemilu yang taat aturan, pemilih yang cerdas dan partisipatif, birokrasi yang netral dan penyelenggara yang Kompeten dan berintegritas dipenuhi maka demokrasi yang diawali dari Pemilu akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas.  Pemilu yang berintegritas adalah pemilu diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas.
Palu, DKPP – Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang baik penyelenggara, peserta, proses maupun hasilnya berintegritas. Bukan hanya kemenangan seseorang menjadi gubernur, bupati  atau walikota tetapi proses bagaimana dia memenangkan kontestasi itu bisa diterima dengan legitimed dan berintegritas di mata masyarakat. Inilah keutamaan pemilu berintegritas. Hal ini disampaikan anggota DKPP, Prof. Muhammad saat menyampaikan pengantar
Palu, DKPP – Sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu bagi perguruan tinggi khususnya bagi kalangan mahasiswa memegang peranan yang sangat strategis, terkait kontinuitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang hanya dapat berlangsung apabila penyelenggaraan kehidupan bernegara tersebut senantiasa berlandaskan pada konstitusi. Demikian Rektor yang diwakilkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Sulbadana mengawali sambutannya pada acara