Palu,DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara nomor 235/DKPP-PKE-VII/2018 di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. Soegiono No. 12 Timur, Besusu Tengah, Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (27/9/2018) pagi ini. Selaku ketua majelis Hasyim Asy’ari dan anggota majelis Aminudin Kasim (Tim Pemeriksa Daerah, TPD, Provinsi Sulawesi
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Kota Gorontalo atas nama La Aba, Senin (26/9) di Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP Harjono saat membacakan amar putusan terhadap perkara dengan nomor registrasi 181/DKPP-PKE-VII/2018. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu La Aba selaku Anggota KPU Kota Gorontalo
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 215/DKPP-PKE-VII/2018 di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lantai 5, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (26/9/2018). Selaku ketua majelis Harjono, dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati. Pengadu dalam nomor perkara
Jakarta, DKPP – Sebelas perkara kode etik penyelenggara pemilu akan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (26/9). Sidang putusan yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Harjono ini akan diselenggarakan pada pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. Sidang tersebut akan dihadiri oleh pihak Pengadu dan Teradu yang telah diundang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan 11 (sebelas) Putusan, Rabu (26/9/2018) pukul 13.30 WIB. Perkara yang akan dibacakan putusannya adalah : Dibaca : 395
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan 11 (sebelas) Putusan, Rabu (26/9/2018) pukul 13.30 WIB. Perkara yang akan dibacakan putusannya adalah : Dibaca : 354
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyambut baik dan mengapresiasi diluncurkannya kembali Indeks Kerawanan Pemilu 2019 (IKP 2019). Ini adalah kerja cerdas karena jika bukan karena kera cerdas IKP ini tidak akan lahir. Demikian Prof. Muhammad mengawali tanggapannya pada acara “Grand launching Indeks Kerawanan Pemilu 2019†yang digelar Bawaslu di Bidakara Hotel, Selasa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu di Kab. Bolaang Mongondow, Selasa (25/9). Sidang dengan perkara nomor 220/DKPP-PKE-VII/2018 menghadirkan Ketua dan Anggota KPU Kab. Bolaang Mongondow yakni Fahmi Ghazali Gobel, Rulli Halaa, Deendels Somboadile, Isnaidin Mamonto, dan Lilik Mahmudah. Mereka diadukan oleh Muhammad
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Panwaslu Kab. Kutai Timur yakni Muhammad Idris, Rabu (25/9). Ia diadukan oleh Heru Mulyono selaku kuasa Jabal Nur. Pasalnya, Teradu dinilai bersikap tidak etis dengan menyebarkan berita tidak benar kepada media terkait perselisihan yang terjadi di TPS 042 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. “Sidang pemeriksaan perkara
Surabaya, DKPP- Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang masuk ke DKPP cukup banyak. Terlebih setiap tahapan pelaksanaan Pemilu baik Pemilu nasional maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Jumlah 3.068 pengaduan yang masuk ke DKPP dari sejak tahun 2012-2018. Teradunya ada KPU serta jajarannya ada pula Bawaslu dan jajaranya,†katanya Alfitra Salam saat menyampaikan sambutan