DKPP, Bogor – Integritas Penyelenggara Pemilu adalah kunci terlaksananya demokrasi yang bermartabat. Dalam rangka menegakkan demokrasi yang bermartabat ini, sudah sepatutnya HMI turut andil dalam proses-proses menjaga integritas. Mengapa, sebab intelektualitas dan independensi HMI sudah terbukti.  Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP, Alfitra Salam, saat didaulat menjadi narasumber dalam Sekolah Pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam
Kupang, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua dan Anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan atas nama Ayub P. Magang, Romanus Dau, Sarince R. Soinbala, Yan Aty dan Yulius Efendi Telnoni, Senin (1/10) di kantor KPU Provinsi NTT. Selain mereka, Melki E. Fay, Dementri A. Z. Pitay,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 237/DKPP-PKE-VII/2018, Senin (10/1/2018) pukul 10.15 WIB.  Selaku ketua majelis Fritz Edward Siregar, dan anggota majelis Tengku Erwinsyahbana (Tim Pemeriksa Daerah, TPD, Provinsi Sumatera Utara unsur masyarakat) dan Syafrida R Rasahan  (unsur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara). Pengadu: H. Tondi Roni
Jakarta, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Fritz Edward Siregar menjadi pembina upacara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Senin (1/10) di halaman parkir Gedung Bawaslu RI. Dalam kesempatan tersebut, Fritz (ex officio Bawaslu RI) mengingatkan kepada jajaran sekretariat Bawaslu RI yang hadir dalam upacara untuk tetap saling mendukung antara pimpinan dengan secretariat, mengingat kepercayaan
Kupang, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu bersama stakeholder Provinsi NTT, Minggu (30/9) di Kupang. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salam. Dalam kesempatan tersebut Alfitra menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari peserta yang hadir. “Saya sampaikan terima kasih kepada Tim Pemeriksa Daerah
DKPP, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan dengan Komisi Informasi Pusat (KIP), Jumat (28/9) di Jakarta. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan penyusunan Peraturan DKPP tentang pengelolaan dan layanan informasi publik serta pembentukan PPID DKPP. Langkah tersebut diambil DKPP sebagai tindaklanjut terbitnya Perpres Nomor 67 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara  216/DKPP-PKE-VII/2018, pada Jumat (28/9/2018) pukul 13.30 WIB. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5 Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta. Bertindak selaku Ketua majelis Harjono dan anggota majelis Prof Muhammad, Ida Budhiati, dan Alfitra Salamm. Pengadu, Budi
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan perkara nomor 234/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu Muhammad Ali Asek,Anggota Bawaslu Kab. Musi Rawas Utara, Kamis (27/9). Ia diadukan oleh Gito Agung Bramasta. Muhammad Ali Asek diadukan karena diduga terlibat sebagai anggota Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Teradu diduga terlibat sebagai anggota partai politik yakni sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Adrianto B. Lolong selaku Anggota Bawaslu Kab. Mamasa pada sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, Kamis (27/9). Majelis sidang dipimpin oleh Ida Budhiati bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Barat Busrang Riandhy (TPD unsur tokoh masyarakat), Ansharullah (unsur Bawaslu), dan Rustang (unsur KPU). Sidang perkara
Jakarta, DKPP – Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik nomor perkara: 235/DKPP-PKE-VII/2018 dilakukan secara buka tutup, Kamis (27/9) pukul 09.30. Pasalnya, Pengadu tidak hadir meski sudah diberikan kesempatan. Ketua majelis Prof Teguh Prasetyo dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara: Hamiruddin Udu (unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara) Ade Suerani (unsur KPU Provinsi Sulawesi