Ternate, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Maluku Utara. Sidang dipimpin oleh Anggota DKPP, Ida Budhiati didampingi Sri Hatari, anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur tokoh masyarakat dan Syahranie (ex officio KPU). Pengadu dalam sidang dengan nomor perkara 7/DKPP-PKE-VII/2018 adalah Muksin Amrin, Aslan Hasan, dan
Banjarmasin, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu ketua dan anggota KPU dan Panwas Kab Tapin, Senin (15/1). Teradu Aminuddin, Henny Hendriyanti, Syaefuddin, M. Fauzi, dan Abdul Karim ketua dan anggota KPU Kab Tapin. Mereka diadukan oleh Muhammad Supriyadi, calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Kasman dan Samrin Ketua dan Anggota PPS Desa Watumelewe, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara di Sekretariat Bawaslu Provinsi setempat, Senin (15/1) pukul 09.00 WITA. Selaku Ketua Majelis Alfitra Salam, dan didampingi Anggota Majelis H. Hadi Machmud, La Ode Abdul Natsir Mutalip, dan Ramly.
Kupang, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga netralitas dalam pilkada. ASN yang dimaksud yakni sekretariat Bawaslu dan KPU di wilayah Provinsi NTT. Penegasan tersebut disampaikan saat menanggapi ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas Mauritius Djawa yang menyoroti terkait netralitas ASN pada Rapat Koordinasi Persiapan Sidang
Banjarmasin, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Persiapan Sidang Kode etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (14/1). Hadir dalam acara rapat persiapan anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Kalsel, Polda, Kejati, serta sekretariat KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Ida Budhiati, anggota DKPP yang hadir dalam rakor menyampaikan dalam sambutannya
Kendari, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP), Dr. Alfitra Salam, APU, memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPS Desa Watumolewe, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Minggu (14/1). Bertempat di Clarion Hotel & Convention Kendari ini turut dihadiri oleh La
Jakarta, DKPP – Dalam semalam, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar rapat koordinasi di tiga tempat yang berbeda, Minggu (14/1/2018), malam. Pertama di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kedua, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan ketiga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketiga tempat tersebut dalam rangka persiapan sidang kode etik penyelenggara Pemilu di daerah. Di Kota Kupang,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik Anggota Panwaslu Kabupaten Kepuluan Morotai, Rasyid Do Kader, Jumat (12/1/2018). Sidang bertempat di kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Selaku ketua majelis Prof. Teguh Prasetyo dan anggota majelis Syawal (dari unsur masyarakat), Muksin Amrin, serta Syahranie. Sementara Pengadu, Fandi Hi Latief, dosen. Sidang
Jakarta, DKPP – Perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku telah dibacakan putusannya pada Kamis (11/1). Pembacaan putusan dilakukan di ruang sidang DKPP, Jakarta. DKPP memutuskan, Jabal Samallo Anggota Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam perkara Nomor 130/DKPP-PKE-VI/2017. Pengadu pada perkara
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan ketetapan terhadap perkara Nomor 135/DKPP-PKE-VI/2017 dengan Teradu Sukahati selaku ketua Panwas Kab Karo. Pemeriksaan terhadap Sukahati tidak dapat dilanjutkan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan ketua majelis sidang Dr Harjono dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (11/1) yang berlangsung di ruang sidang DKPP, Jl MH