Jakarta, DKPP- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Teradu Ketua dan Sekretaris KPU Kota Blitar, Jawa Timur, yang dibacakan hari ini, Selasa (17/11), menyatakan para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Dengan putusan tersebut nama baik keduanya dipulihkan (direhabilitasi) oleh DKPP. “Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi kepada Teradu I atas nama
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pembacaan tiga belas Putusan, Selasa (17/11) pukul14.00 WIB. Bertindak selaku ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie dengan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Valina Singka Subekti, Saut H Sirait, Ida Budhiati dan Prof. Anna Erliyana. Para pihak baik Teradu maupun Pengadu sudah hadir baik di Ruang Sidang DKPP
Jakarta, DKPP – Hari kedua, Selasa (17/11) peserta kegiatan peningkatan kapasitas dalam penerimaan pengaduan diperkenalkan dengan Sistem Informasi Peradilan Sistem Informasi Peradilan Etika Penyelenggara Pemilu (SIPEPP). Tenaga ahli DKPP Dr Syopiansyah Jaya Putra menerangkan bahwa di dalam SIPEPP terdapat aplikasi terkait pengaduan yang disebut dengan e-pengaduan. Lebih jauh, Syopian menerangkan bahwa e-pengaduan merupakan jenis pengaduan
Jakarta, DKPP – Dalam sambutan acara Peningkatan Kapasitas Penerimaan dan Registrasi Pengaduan melalui e-Pengaduan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie berpesan agar staf sekretariat Bawaslu Provinsi bekerja dengan sebaik-baiknya. “Jabatan mencari anda dan rejeki mencari anda, jangan cari jabatan, jangan cari uang tapi carilah kemuliaan di mata publik, di mata sekitar kita,
Jakarta, DKPP – Untuk meningkatkan kemampuan staf sekretariat dalam mengaplikasikan sistem e-pengaduan, baik staf DKPP maupun staf sekretariat Bawaslu Provinsi yang diperbantukan untuk menerima pengaduan, pada tanggal 16 s.d 18 November 2015 DKPP mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Penerimaan dan Registrasi Pengaduan melalui e-Pengaduan yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta yang di ikuti oleh 68 (enam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan 13 Putusan. Putusan-Putusan tersebut masih ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2015. Sidang sebanyak 13 putusan itu akan dibacakan pada, Selasa (17/11) pukul 14.00 WIB. Lokasi sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14 Jakarta
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (16/11), menerima kunjungan audiensi dari Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pansus Pilkada) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Mereka diterima di ruang sidang DKPP, Jakarta, oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie serta Anggota Saut Hamonangan Sirait dan Kepala Biro Ahmad Khumaidi. Ketua Pansus Marlis menerangkan, tujuan
Surabaya, DKPP – Butir kedua dari laporan Pengadu,SujanidariJaringan Masyarakat Jatim Pro Demokrasi adalah bahwaKetua KPU Kabupaten Sidoarjo tidak menyosialisasikan dokumen pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepada KPU Kab. Sidoarjo pada proses penelitian dokumen sebagaimana yang diatur dalam PKPU. Atau Lebih spesifik pada persoalan transparansi dokumen data dan
Surabaya, DKPP – Teradu, M. Zainal AbidinKetua KPU Kabupaten Sidoarjo dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu Sabtu, 14/11 membantah tuduhan Pengadu SujanidariJaringan Masyarakat Jatim Pro Demokrasi terkait ketidak profesionalan dalam melakukan verifikasi calon anggota PPK Wonoayu. Bahkan pada pembelaannya Teradu meminta kepada majelis untuk tidak menerima pengaduan ini karena Pengadu tidak menyebutkan secara jelas siapa
Surabaya, DKPP – Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, M. Zainal Abidindiadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh SujanidariJaringan Masyarakat Jatim Pro Demokrasi. Dalam sidang pemeriksaan ada tiga hal yang disangkakan Pengadu kepada Teradu, M. Zainal AbidinKetua KPU Kabupaten Sidoarjo. Pertama Teradu dituduh tidak profesional dalam melakukan verifikasi calon anggota PPK, dengan adanya simpatisan/ anggota Partai