DKPP Periksa KPU dan Panwaslu Kota Serang Jakarta, DKPP – Hari ini, Rabu (26/11) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali menggelar sidang dengan nomor perkara 282/DKPP-PKE-III/2014. Pada sidang pertama tertanggal 23 Oktober 2014 lalu, bertempat dikantor Bawaslu Banten, Pengadu atas nama Hj Munjiah selaku Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 1 Nomor Urut 1 memaparkan dugaannya tentang
*** Tidak Terbukti Melanggar Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi sebanyak 29 penyelenggara Pemilu. Mereka tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Demikian disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan, 10 perkara, Senin (24/11). Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Ida Budhiati, Nelson Simanjuntak, Saut H Sirait dan Anna Erliyana, Valina
Jakarta, DKPP – Hari ini, Senin (24/11) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pembacaan putusan untuk 14 perkara. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi anggota Prof. Anna Erliyana, Valina Singka, Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati dan Nelson Simanjuntak. Sidang yang berlangsung pukul 14.00 WIB ini, digelar melalui video conference di
Padang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa adanya amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Jimly saat menjadi narasumber pada kegiatan Seminar Nasional Kebangsaan Kajian Sistem Ketatanegaraan di Indonesia yang digelar di Hotel Bumi Minang pada Jumat (21/11). “Dengan kata
Bogor,DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa target tahun ketiga lembaganya adalah meningkatkan kualitas Putusan. “Untuk meningkatkan kualitas Putusan itu harus ditingkatkan kualitas kinerja,†katanya saat Rapat Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persidangan, Kamis malam (20/11). Dia menjelaskan, parameter kualitas kinerja adalah dimulai dari kualitas pengaduan, kualitas gelar perkara,
Sawahlunto, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Jimly Asshiddiqie, memberikan materi tentang Etika Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, di Hall PT. Bukit Asam – UPO Kota Sawahlunto pada Kamis (20/11/2014). Dihadapan peserta diskusi publik, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini mengatakan
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) Pemilu Nur Hidayat Sardini meminta kepada seluruh staf untuk tertib dalam berbahasa. Gunakanlah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, katanya dalam Rapat Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persidangan, Kamis malam (20/11). Dia mencontohkan, dalam penulisan bahasa. Huruf p akan luluh ketika ada imbuhan. Misalkan kata sakit, mendapatkan
Bogor, DKPP – Rapat Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berlangsung alot. Peserta rapat masing-masing mengemukakan pendapatnya terkait penyerahan berkas dari Administrasi Pengaduan ke Administrasi Persidangan. Dalam rapat ini dibahas juga mengenai teknis menyusun rencana sidang pemeriksaan dan susunan majelis pemeriksa (jadwal sidang), menyampaikan jadwal persidangan majelis, menindaklanjuti jadwal sidang dan
Bogor, DKPP – Sore ini, sedang digelar rapat pembahasan standar operasional prosedur (SOP) Persidangan di Bogor, Kamis (20/11). Acara ini rencananya akan digelar hingga besok Jumat (21/11). Rapat diikuti oleh Anggota DKPP, Kepala Biro Administrasi DKPP, Tenaga Ahli, Kabag Administrasi Persidangan dan Kasubbag Pemanggilan, Kabag Pengaduan, para staf persidangan dan pengaduan di lingkungan Sekretariat Biro
Jakarta, DKPP- DKPP hari ini, Rabu (19/11) menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Lusia Peilouw. Perkara ini berdasarkan aduan Hamra Renleew dan Maksimus Lefteuw yang menyoal terkait tercatatnya nama Teradu dalam DCT pada Pemilu Legislatif 2009. Menurut Pengadu, Lusia Peilouw telah membuat keterangan Palsu saat mengisi