Jakarta, DKPP – Sebanyak 1.190 personel kepolisian disiapkan dalam pengamanan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan Putusan. Mereka melakukan pengamanan baik di dalam ruang sidang DKPP maupun di luar gedung. Menurut AKBP Gunawan, Kapolsek Menteng, Jakarta Pusat, ada sekitar 1.190 personel yang terlibat dalam pengamanan. Mereka merupakan tim
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (21/8/2014), akan menggelar sidang putusan untuk 14 perkara terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Sidang pembacaan putusan akan dilakukan di Ruang KH M. Rosjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jalan MH Thamrin No 6, pada pukul 11.00 WIB. Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie akan menjadi
Jakarta, DKPP- Sidang kelima dugaan pelanggaran kode etik KPU RI dan Bawaslu RI selesai. Palu sidang diketuk tiga kali pada pukul 21.30 WIB. Sidang ini berakhir. Ketemu lagi pada sidang pembacaan Putusan, kata Jimly. Usai sidang, ketua dan empat anggota majelis menyalami seluruh pihak yang berperkara. Begitu juga dengan para pihak yang berperkara. Antara Pengadu
Jakarta, DKPP- Harjono, Ahli yang dihadirkan oleh pihak Teradu yaitu KPU RI dalam sidang DKPP, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KPU dari hulu hingga hilir. Semua pertanyaan harus dijawab dari hulu-hilir, hewan seperti apakah KPU itu, tanya Harjono. Dalam paparannya, Harjono mantan hakim MK RI menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga yang independen. Sebagai lembaga yang
Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berharap begitu pembacaan Putusan baik DKPP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi, segala permasalahan terkait Pemilihan Presiden selesai. Putusan DKPP harus dihormati, begitu juga dengan Putusan MK, kata Jimly saat melanjutkan sidang. Jimly pun berharap, pada saat pembacaan Putusan, prinsipal dari Pengadu yaitu pasangan Prabowo-Hatta, hadir.
Jakarta, DKPP – Razman Arif, salah satu anggota Tim Advokasi Prabowo-Hatta sempat protes dalam sidang DKPP, Jumat (15/8/2014) sore. Dia keberatan dengan Ahli yang dihadirkan oleh KPU, yakni Haryono. Menurut Arif, independensi Ahli yang juga mantan hakim konstitusi diragukan. Pasalnya, ditemukan sebuah foto Haryono bersama Jokowi. Ini masalahnya KPU, lembaga negara. Seharusnya saksi yang diajukan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyayangkan masih adanya demo di luar. Pasalnya, negara sudah memberikan wadah untuk mengekspresikan kekecewaan atau ketidakpuasan. Kan sudah ada di ruang sidang. Sebetulnya tak perlu lagi ada demo, kata Jimly saat akan mengawali sidang kelima kode etik KPU RI dan Bawaslu RI, Jumat
Jakarta, DKPP- Puluhan massa dari sejumlah ormas antara lain FKPPI, Pemuda Pancasila, KSPI(Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) berdemontrasi di depan kantor Kemenag. Lokasi demo tidak jauh dari tempat sidang kode etik KPU RI dan Bawaslu RI. Massa merupakan pendukung pasangan Prabowo-Hatta. Mereka menuntut untuk menegakan keadilan dan kebenaran. Mereka juga menuntut penegak hukum agar tidak mudah
Jakarta, DKPP – Ahli IT yang dihadirkan Pengadu Tim Prabowo-Hatta, Iwan Somantri, menyarankan kepada KPU untuk mengaudit teknologi informasinya (IT). Selain itu, dia juga menyarankan kepada KPU untuk melakukan ivestigasi forensik terkait IT. Audit dan forensik dilakukan oleh lembaga independen, katanya. Dia juga membeberkan adanya sejumlah komisioner KPU yang menggunakan akun imel bukan resmi. Hanya
Jakarta, DKPP- Sidang kelima DKPP, Jumat (15/8/2014), menghadirkan para Ahli untuk didengar pendapatnya. Salah satu Ahli yang dihadirkan Tim Prabowo-Hatta, yakni Fakhrulrazi menerangkan soal keamanan formulir C1 yang dibuat KPU. Menurut saya, formulir C1 sangat rentan disalahkagunakan. Hologram yang ditempel bukan tidak mungkin dapat dilepas, terang Fakhrul. Dengan pendapat Ahli tersebut, Anggota KPU Arif Budiman