*** Sembilan Direhabilitasi Jakarta, DKPP – Sebanyak enam komisionioner KPU di Provinsi Maluku mendapatkan sanksi berupa peringatan. Mereka adalah Jhoni Rahmat, dan Ikbal Lotty selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara. Selain itu, Sunadi Buamona, Joni Pora, Basri Buamona dan Bustamin Sanaba selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula. “Para Teradu terbukti melakukan
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (3/10) mengabulkan sebagian dalil pengaduan yang diajukan oleh Ketua Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Surya Paloh. Dengan putusan itu, DKPP tetap merehabilitasi nama baik sebelas Teradu. “Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian sepanjang menyangkut hak Pengadu atas nama Imran Haking. Menolak pengaduan Pengadu sepanjang menyangkut dugaan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan dua anggota KPU Maluku Tenggara (Malteng). Mereka adalah Joseph Renyaan, Maryam Renhoran, dan Sebastianus Masreng selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan tadi sore (03/10) pukul 15.00 di Ruang Sidang
Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (3/10) memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada salah satu Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, atas nama Nur Ahmad sebagai Teradu II. Sedangkan Teradu I dan III, yakni Ketua Panwaslu Pangkep Ibrahim dan Anggota Muhammad Basir dijatuhi sanksi peringatan
*** Dua Anggota Direhabilitasi dan Diperingatkan Keras Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Luwu H Andi Padellang. Selain itu juga memberikan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Ashar Sabry, dan Muh. Ridwan Salam. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan tadi sore (03/10) pukul
Lombok, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berpesan agar perguruan tinggi menyampaikan pesan-pesan kenabian. Sehingga perguruan tinggi ini tidak lagi menjadi pabrik teknisi, tapi sebagai pencerah. ''Upaya membangun universitas ini belum selesai. Yang mesti dipikirkan adalah mencetak para alumni yang beretika,'' katanya, Rabu (2/10). Jimly menyampaikan hal tersebut saat mengisi
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (2/10), menggelar sidang ketiga atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Lombok Barat. Adapun agenda dari sidang ketiga ini mendengarkan keterangan dari pihak Terkait yakni Bawaslu Prov Nusa Tenggara Barat (NTB). Para Teradu diperkarakan oleh DPC Demokrat Kab
Jakarta, DKPP– Sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Alor hari ini, Rabu (2/10) berlangsung secara buka tutup. Hal tersebut dikarenakan pihak Teradu tidak dapat hadir dalam sidang kali ini. Sebelumnya, Teradu mengirim surat ke DKPP dengan No surat 197/KPU-Kab-018.433965/IX/2013 yang berisi permohonan penundaan waktu sidang.
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi ketetapan terhadap perkara Sumatera Utara. Ketetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Rabu (2/10). Hal ini karena para Teradu, yakni Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara atas nama Surya Perdana dan Nurlela Djohan tidak lagi menjabat sebagai komisioner KPU Sumatera Utara. “Bahwa setelah
Jakarta, DKPP– Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dijatuhi sanksi Peringatan Keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal tersebut ditetapkan oleh DKPP dalam sidang putusan pada Rabu (2/10). “Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagiannya. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu