Sidang Perdana Dairi, Teradu Belum Siap Menjawab

Jakarta, DKPP– Sidang perdana perkara Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, pada Jumat (13/9) dengan agenda penyampaian pengaduan oleh Pengadu dan jawaban oleh Teradu. Ketua Majelis Sidang DKPP Saut Hamonangan Sirait didampingi Anggota Ida Budhiati. Pengadu perkara ini Luhut Matondang dan Maradu Gading Lingga, yang dikuasakan kepada Ilham Prasetya Gultom dkk. Luhut dan Maradu adalah bakal pasangan

Mulai Hari Ini, Anggota DKPP Kembali Bertujuh

Jakarta, DKPP– Hari ini, Jumat (13/9), Prof. Dr. Anna Erliyana resmi dilantik sebagai PAW (Penggati antar waktu) Anggota DKPP. Sebelumnya, tepat 1 Juli 2013 lalu, salah satu Anggota DKPP Prof Abdul Bari Azed resmi mengundurkan diri, dan pada 31 Agustus lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Prof. Dr. Anna Erliyana sebagai penggantinya. Pelantikan digelar di

Teradu Perkara Kepulauan Talaud Tak Hadiri Sidang

Jakarta, DKPP– Sidang kedua perkara Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), pada Jumat (13/9) terpaksa tidak berlanjut. Pasalnya, semua Teradu dari Komisioner KPU Talaud, yaitu Ketua Melky Buatasik serta Anggota TH Pinilas, Mexny Tamaroba, dan Magdalena Anaada tidak hadir. “Teradu Anggota KPU Talaud lewat SMS memberitahukan bahwa tidak bisa hadir karena materi pengaduan dibawa oleh

DKPP Berikan Kesempatan Berbicara Seluas-Luasnya

Malang, DKPP – Persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya baik kepada Teradu maupun Pengadu untuk meyakinkan majelis. Demikian disampaikan anggota DKPP Nur Hidayat Sardini saat menjadi narasumber dalam Seminar Publik Penegakan Hukum Pemilu yang diselenggarakan Constitusional and Electoral Reform Centre (Correct) kerjasama dengan The Asia Foundation dan Badan konsultasi dan Bantuan

Anggota DKPP NHS: Ada Kejadian Lucu, Ada Pula Mengharukan

*** Sisi Lain di Persidangan  Malang, DKPP – Ada aneka kejadian dalam persidangan di DKPP. Dari yang lucu sampai mengharukan. Seperti disampaikan anggota Nur Hidayat Sardini, anggota DKPP saat menjadi narasumber dalam Seminar Publik Penegakan Hukum Pemilu yang diselenggarakan Constitusional and Electoral Reform Centre (Correct) kerjasama dengan The Asia Foundation dan Badan konsultasi dan Bantuan

DKPP Jadi Idola Baru

Malang, DKPP – Pakar hukum tata negara Prof Dr Abdul Mukthie Fadjar memberikan pujian bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi idola baru dalam sistem peradilan kita. Peradilan etika lebih jauh lebih efektif dibanding dengan sistem peradilan hukum.  Demikian disampaikan dalam Seminar Publik Penegakan Hukum Pemilu yang diselenggarakan Constitusional and Electoral Reform Centre (Correct) kerjasama dengan

Pihak Terkait Tak Hadir, Sidang Ditunda

Jakarta, DKPP– Sidang keempat atas perkara dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan dua anggota KPU Kab Maluku Tenggara digelar hari ini, Kamis (12/9). Sidang ini digelar melalui video conference di Mabes Polri Jakarta dan Mapolda Maluku ini  beragendakan mendengarkan keterangan dari pihak Terkait. Namun, pada sidang kali ini pihak Terkait yang merupakan dua

Sidang Kelima Musi Rawas, Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli

Jakarta, DKPP– Sidang kelima perkara Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (12/9) dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli. Pengadu menghadirkan dua Ahli dan tiga Saksi. Salah satu Ahli yang dihadirkan adalah politisi senior Partai Golkar Mahadi Sinambela. Ketua Majelis Sidang adalah Saut Hamonangan Sirait didampingi Valina Singka Subekti. Pengadu dalam perkara ini Ramdlon Naning

Sidang Kedua Maluku Utara, Pemeriksaan Saksi dan Bukti

Jakarta, DKPP- Sidang kedua perkara Provinsi Maluku Utara dengan agenda pemerikasaan Saksi dan Bukti pada Rabu (11/9) digelar lewat video conference (vidcon). Ada dua tempat, yakni di ruang vidcon Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informatika (Daskrimti) Kejaksaan Agung, Jakarta dan ruang vidcon di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, di Ternate. Majelis Sidang dengan Ketua Saut Hamonangan

Pengadu dan Teradu Saling Bantah

Jakarta, DKPP – Taufik Basyari, kuasa hukum Yusri Yusuf mendalilkan bahwa ada upaya penjegalan terhadap bakal calon pasangan Yusri-Yusuf-Rusli Daud sehingga pasangan ini tidak lolos menjadi peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013. Penjegalan ini melalui persyaratan yang dibuat KIP Pidie Jaya terkait persyaratan calon dari perseorangan. Hal tersebut terungkap dalam persidangan