Lombok, DKPP– Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait dalam penyampaian materinya berharap agar seluruh komponen penyelenggara Pemilu dapat menaati asas penyelenggara Pemilu. Hal tersebut diungkapkan Saut dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Lombok pada hari kedua, Sabtu (21/9). “Ada 12 asas penyelenggara Pemilu yg harus
Lombok, DKPP- Salah satu tujuan bimbingan teknis (bimtek) tata cara pengaduan pelanggaran kode etik di Lombok adalah membekali Bawaslu Provinsi untuk menerima pengaduan. Ke depan, pengaduan tidak hanya diterima oleh DKPP, tapi bisa juga melalui Bawaslu provinsi jika pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu atau KPU kabupaten/kota. “Yang bisa menerima pengaduan Bawaslu. KPU tidak bisa menerima. Akan
Lombok, DKPP– Setelah melewati acara Pembukaan, rangkaian acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dilanjutkan dengan acara inti, yakni penyampaian materi. Sesi pertama adalah Membangun Komitmen Belajar yang dilangsungkan pada Jumat (20/9) malam. Ada sekitar 25 peserta yang hadir dalam sesi ini. Mereka
Lombok, DKPP– Sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara umum diselenggarakan secara terbuka dengan prinsip cepat dan sederhana. Para pihak, baik Pengadu dan Teradu menjadi aktor utama, mereka yang harus melakukan pembuktian. Hal itu disampaikan oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini saat menjadi narasumber sesi pembulatan dalam acara Bimbingan Teknis Tata Cara
Lombok, DKPP– Dengan melonjaknya jumlah perkara yang diadukan ke DKPP dan diprediksi akan semakin bertambah menjelang 2014, DKPP memformulasikan akan membentuk tim pemeriksaan di daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu pasal 18. Oleh sebab itu lah, dalam Bimtek yang digelar di Lombok, Sabtu
Jakarta, DKPP – Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengingatkan Pengadu 1 dan Teradu dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kepulauan Talaud tadi pagi (19/9) pukul 10.00. Pasalnya, Teradu dan Pengadu sama-sama menjadi bahan rujukan keabsahan pengurus partai dari Kesbanglinmas setempat. “Memverifikasi keabsahan partai politik bukan lagi ke Kesbanglinmas tapi Kemenkumham. Kesbanglinmas tidak boleh dijadikan
Jakarta, DKPP- Puluhan mahasiswa dari Forum Mahasiswa Pemerhati Pilkada Dairi berunjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin No.14, Kamis 19/0) pukul 13.00. Mereka mendesak KPU Dairi, Sumatera Utara, untuk menunda Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2013. "Berdasarkan hasil invesitgasi kami, masih banyak daftar pemilih tetap (DPT) yang ganda dan siluman yang
Lombok, DKPP– Sekitar 500 orang menghadiri acara pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di The Santoso Villas & Resort, Lombok, Nusa Tengggara Barat pada Jumat (20/9). Mereka berasal dari peserta Bimtek serta para undangan dari KPU dan Bawaslu se-NTB, perwakilan partai politik, ormas, pejabat setempat, mahasiswa,
Jakarta, DKPP – Ketua dan tiga anggota KPU Kepulauan Talaud meminta maaf kepada majelis dan Pengadu atas ketidakhadiran pada sidang kedua. Hal tersebut disampaikan dalam sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Kepulauan Talaud, Kamis (19/09). Sebagaimana diketahui, pada sidang kedua digelar melalui video conference di Mabes Polri dan Polda Sulut, Jumat (13/9). Panel Majelis
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, dikembalikan nama baiknya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal itu setelah sidang putusan DKPP pada Kamis (19/9) menolak secara keseluruhan pengaduan yang dilakukan bakal calon Bupati Garut Wati Krisnawati. “Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi Teradu I, Teradu II, Teradu III,