Jakarta, DKPP- Kehadiran Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mewarnai proses kepemiluan di negeri ini.
Tidak hanya di kalangan penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu,
gagasan-gagasan DKPP ternyata telah menginspirasi Komisi II DPR RI. Soal ini
disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II Muhammad Lukman Edy dalam acara
ulang tahun keempat DKPP di halaman parkir Bawaslu RI, Jakarta, Senin (13/6).
Lukman awalnya bercerita tentang proses revisi
Undang-Undang Pilkada yang baru saja disetujui oleh DPR menjadi undang-undang
itu. Di antara pasal yang akan direvisi adalah soal sanksi bagi pasangan calon
yang terbukti melakukan politik uang. Soal politik uang diakui oleh Lukman
susah dieksekusi karena pembuktiannya yang tidak gampang.
“Seperti kentut, politik uang itu ada baunya tapi tidak
bisa disentuh,†kata Lukman.
Kalaupun ada yang terbukti melakukan politik uang, kata
Lukman, sanksi atas pelanggaran itu tidak efektif karena lebih ditekankan pada
sanksi pidananya. Sanksi tersebut kurang ditakuti oleh para peserta Pemilu.
Komisi II, tambah Lukman, kemudian mendiskusikan soal sanksi yang pernah
disarankan oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie saat acara Rapat Dengan
Pendapat (RDP).
Di RDP, Prof Jilmy pernah mengusulkan agar sanksi kepada
pasangan calon atau tim kampanyenya yang melakukan politik uang tidak lagi
hanya sekadar sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa pencoretan dari
pencalonan (diskualifikasi) dianggap akan lebih efektif untuk menghidari adanya
politik uang yang memang sudah sangat marak dalam Pemilu di Indonesia.
“Peradilan etik DKPP ini sangat terkenal dan banyak
menginspirasi kami. Khususnya soal sanksi politik uang, Komisi II telah
terinspirasi oleh gagasan Prof Jimly itu. Kami sudah akomodir dalam revisi UU
Pilkada. Harapannya, Pemilu dan Pilkada ke depan kualitasnya akan semakin baik,â€
ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Tampak hadir dalam ultah keempat DKPP ini para pimpinan
lembaga negara, di antaranya, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Lukman
Edy, Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Anggota, serta Ketua Bawaslu Muhammad dan
Anggota. Di acara tersebut DKPP meluncurkan dua buku berisi laporan kinerja
tahunan dan buku berjudul “Potret Pemilukada Serentak 2015â€. (Arif Syarwani)