Jakarta, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan kondisi keuangan yang sempat dialami DKPP pada tahun ini.
Hal ini dilontarkannya di hadapan ratusan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari 34 provinsi se-Indonesia dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPD dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP 2019 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Jumat (13/12/2019) malam.
“Meminjam istilah Profesor Muhammad (Anggota DKPP), DKPP dari sisi anggaran telah mengalami turbulensi di akhir Tahun 2019. Selama tiga bulan sejak Agustus 2019, keberadaan anggaran Sekretariat DKPP sempat berada pada posisi titik nadir,” ungkap Bernad.
Ia menjelaskan, perpindahan DKPP dari Bawaslu ke Kemendagri membuat DKPP menjadi lembaga negara yang berganti DIPA induk sampai tiga kali dalam satu tahun dan tidak memiliki anggaran sama sekali dalam tiga bulan.
“Sebuah rekor yang tidak terbayangkan,” kata Bernad.
Dalam kesempatan tersebut, Bernad pun meminta maaf jika Sekretariat DKPP dirasa belum optimal memfasilitasi TPD menjalankan tugas–tugasnya selama setahun belakangan akibat kondisi keuangan ini.
Ia pun berterima kasih kepada Ketua dan para Anggota DKPP karena telah mengarahkan sehingga stagnasi anggaran yang dialami DKPP pada tahun 2019 dapat dilampaui.
Namun, tambahnya, kondisi demikian belum sepenuhnya terselesaikan karena DKPP masih berpotensi dihinggapi oleh ancaman yang sama pada tahun depan.
“Di penghujung Tahun 2019, ketika mendung bergelanyut di langit Jakarta, maka mulai nampak pula tanda–tanda turbelensi DKPP di awal Tahun 2020. Moga kiranya kita bersama–sama bisa melalui hari–hari sulit itu, demi tugas mulia menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. DKPP dan TPD sebagai satu kesatuan fungsi, untuk menjaga demokrasi Indonesia khususnya kemandirian, integritas dan kredibitas penyelenggara pemilu,” tutup Bernad. [Humas DKPP]