Peran Perguruan Tinggi Dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Semarang, DKPP – Acara Sosialisasi Dan Kerjasama Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kerjasama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Universitas Diponegoro memasuki hari kedua Selasa 20/11. Bertindak selaku narasumber pada sessi ini Prof. Drs. Pawito, PhD dari FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Rektor UNDIP, Prof. Sudharto, MEs, PhD.
Menurut Prof Pawito hanya dengan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara berkala, bebas, jujur, dan adil dalam suatu kerangka multipartai maka sistem demokrasi dapat lebih ditegakkan.Dari sini kemudian kita dapat meyakini bahwa baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umummaupun dalam (ber)demokrasi secara lebih luas ternyata dibutuhkan kaedah-kaedah etika yang harus dipatuhi bersama, dan tidak hanya sekedar melunasi prosedur atau sekedar memenuhi ketentuan peraturan yang ada. Nilai-nilai etika-moral dan pandangan/saran para orang arif perlu didengar dan dipertimbangkan.
Dekan FISIP Universitas Sebelas Maret Solo ini memaparkan tentang peran perguruan tinggi dalam upaya penegakkan nilai-nilai etika penyelenggara Pemilihan Umum meliputi setidaknya lima persoalan: (1) sosialisasi (penumbuhan, pewarisan) nilai-nilai, terutama nilai-nilai yang bersifat prinsipiil dalam demokrasi), (2) aktif memerankan fungsi pengawalan sejak awal: mencermati dan bilamana diperlukan memberikan saran/pertimbangan pada tahapan demi tahapan Pemilihan Umum, (3) monitor kinerja penyelenggara Pemilihan Umum, (4) pendampingan dan pemberdayaan pemilih, dan (5) penyampaikan pertimbangan/saran kepada penyelenggara Pemilihan Umum terutama ketika timbul persoalan krusial.
“Nilai-nilai demokrasi (terutama yang bersifat prinsipiil) harus senantiasa dan terus-menerus disosialisasikan dari generasi ke generasi berikutnya. Perguruan Tinggi dapat mengambil peran dalam pewarisan dan juga penumbuhan dan pengembangan nilai-nilai demokrasi melalui banyak cara termasuk penyelenggaraan simposium, forum sosialisasi yang lebih ringan sifatnya (penyebarluasan peraturan), juga penelitian dan kajian-kajian”, kata Prof. Pawito
“Rasanya sangat beresiko apabila urusan politik, demokrasi, dan juga pemilihan umum sepenuhnya hanya diserahkan kepada partai politik, elite politik dan penyelenggara PemilihanUmum, Forum Rektor misalnya dapat bekerjasama dengan institusi lain termasuk DKPP, KPU, dan berbagai lembaga monitoring Pemilu atau election monitoring yang berasal dari luar negeri”, Prof. Pawito menambahkan.
Pada sessi ini selain Prof. Drs Pawito, PhD sosialisasi juga menghadirkan Rektor Universitas Diponegoro Prof. Sudharto, Mes, PhD sebagai narasumber. Bertindak selaku moderator anggota DKPP Saut H. Sirait. Sejak hari pertama hingga berakhir peserta tetap memenuhi ruangan dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan kritis dari peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti acara ini. [DW]