Palu, DKPP – Banyak negara-negara maju yang sungguh-sungguh menjalankan Pemilu. Namun Pemilu yang diselenggarakan masih proseduralistik dan terkesan sangat formalistik. Hal inilah yang kemudian menimbulkan penilaian para ahli maupun pakar demokrasi sebagai demokrasi seremonial. Demikian disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie dalam sambutannya pada acara buka bersama yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi
Palu, DKPP – Para Penyelenggara Pemilihan Umum harus mengutamakan tertib administrasi. Sebab tertib administrasi Pemilu bagian dari cara kerja yang akuntabel. Di zaman modern sekarang ini tertib administrasi sangat menentukan efisiensi dan efektifitas bagi penyelenggaraan negara. Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, ketika menjadi narasumber pada acara Orientasi Tugas KPU
JAKARTA, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KIP Kabupaten Nagan Raya di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No.14, siang ini (16/07), sekitar pukul 10.00. Agendanya mendengarkan keterangan saksi dari pihak pengadu dan mendengarkan jawaban dari pihak Pengadu. Pengadu adalah Ketua Bawaslu Aceh Asqalani dan anggotanya, Zuraida Alwi serta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa 16/7 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KIP Kab Nagan Raya berdasarkan aduan Ketua dan anggota Bawaslu Prov Aceh. Sidang digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14
Jakarta, DKPP- Saksi Teradu dan Pengadu hadir dalam sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KIP Kabupaten Nagan Raya, tadi siang (16/07), sekitar pukul 10.00. Bertempat di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No 14, yang bertindak sebagai ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan anggota, Saut H Sirait serta Ida Budhiati. Saksi Pengadu, Samsul Bahri dan pihak
Jakarta,DKPP- Sebanyak tiga perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan para penyelenggara Pemilu akan diputus dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (17/7). Ketiga perkara tersebut adalah perkara Kota Bima, Kab Lembata, dan Kab Barito Timur. Pengadu dalam perkara Kota Bima, NTB, adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Bima, yakni Arif Sukirman, Kahairuddin, dan Ali
Jakarta, DKPP- Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sidang digelar pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang Video Conference (vidcon) Mabes Polri Jl Trunojoyo No 3 Jakarta dan di Mapolda NTT Jl Soeharto No 3
JAKARTA, DKPP – Saksi dan Teradu saling membantah keterangan saat sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KIP Nagan Raya, tadi siang. Saksi Pengadu, Samsul Bahri dan pihak Terkait, Bukhari. Keduanya anggota KPU Kabupaten, namun Samsul Bahri mengundurkan diri karena akan mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif dari Partai Aceh. Sedangkan Teradu mendatang pihak Terkait, Ryan
Palu, DKPP – Zaman sekarang persoalan integritas menjadi tema sentral perbincangan sistem demokrasi modern. Pemilu tidak lagi dipahami sekedar formalitas dan proseduralitas. Tetapi, sebagai mekanisme untuk mengundang kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara sangat menentukan integritas proses maupun hasil Pemilu yang kredibel sehingga melahirkan legitimasi politik dan hukum juga legitimasi ethics
Jakarta, DKPP- Sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Murung Raya, Kalimantan Tengah, ditunda. Penundaan disebabkan tidak ada saksi yang hadir baik dari Pengadu maupun Teradu. “Sidang hari ini agendanya mendengar keterangan saksi dan penyerahan bukti. Karena tidak ada yang bisa menghadirkan saksi maka sidang hari ini ditunda. Selanjutnya kita