JAKARTA, DKPP – Ketua dan lima anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) audiensi ke istana, tadi siang sekitar pukul 14.15. Mereka adalah Prof Jimly Asshiddiqie (ketua) dan anggota; Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Valina Singka, Nelson Simanjuntak dan Ida Budhiati, didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Gunawan Suswantoro SH MSi. Rombongan diterima langsung Presiden Susilo Bambang
Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Dr Jimly Asshiddiqie memperkenalkan sistem peradilan etika penyelenggara negara kepada Presiden. Peradilan etika tujuannya untuk mengontrol prilaku pejabat publik baik yang ada di pusat hingga ke daerah. “Kita memerlukan UU Etika Penyelenggara Negara. Presiden sangat menyambut baik ide ini. Presiden bila berbicara soal etika selalu consern,”
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPU Jatim Andry Ahmad Dewanto besok (07/11) pukul 16.00 WIB. Lokasi sidang akan dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14. Pihak Pengadu, Trimoelja, kuasa dari pasangan Karwo-Saifullah Yusuf (Karsa) pada Pilgub Jatim 2013 mendalilkan,
JAKARTA, DKPP – Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh curhat kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie, tadi siang. Mereka berkonsultasi terkait pelaksanaan kuota calon legislatif pada Pemilu Legislatif 2014. Anggota KIP Aceh yang datang, Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi SH, Ketua Pokja Pencalonan Junaidi Sag MH, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Muhammad
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik lima penyelenggara Pemilu. Yaitu, Panwaslu Kabupaten Kayong Utara, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, KPU Kabupaten Lampung Utara, KPU Kabupaten Baru dan Panwas Kota Palembang. Bertempat di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No 14 lantai 5, pembacaan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Mereka dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (06/09) pukul 14.00. “Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Riduwansah, anggota Panwaslu Kota Palembang. Hal tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (06/09) pukul 14.00. “Berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan tetap kepada ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Kerinci. Hal tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (06/09) pukul 14.00. “Berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang
Jakarta, DKPP– Sebanyak tiga komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, pada sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jumat (6/9), diputus tidak bersalah dan direhabilitasi nama baiknya. Mereka yakni Ketua KPU Barru Muhammad Natsir Azikin beserta dua Anggota yakni Lilis Suryani dan Upi Hastati. Ketiganya diadukan oleh Musakkar Agung Malik, Ketua LSM Sekoci Indoratu
Jakarta, DKPP- Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Happy Susanto boleh bernapas lega. Pasalnya, hari ini (Jumat, 6/9), dia dinyatakan tidak bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebelumnya, dia diadukan oleh Mochtar Rudin karena dianggap melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pengaduan tersebut, kata Pengadu, terkait rangkap jabatan Happy, yakni