Jakarta, DKPP – Aloysi Urbanus Uri Murin memperkarakan ketua Panwaslu Lembata dan Flores Timur serta ketua Bawaslu Prov NTT ke DKPP. Menurut Aloysi, pihak Teradu I, Refael Boli Lewa Ketua Panwaslu Kab Lembata telah bertindak tidak profesional dalam pelaksanaan verifikasi parpol. Sedangkan Teradu II dan III atas nama Rofinus Kopong Teron Ketua Panwaslu Kab Flores
Jakarta, DKPP– Nelson Simanjuntak anggota Panel Majelis mempertanyakan peran Panwaslu Flores Timur dalam menangani kisruh proses verifikasi Parpol di Kab Lembata. Pertanyaan tersebut diungkapkan saat sidang video conference DKPP di Mabes Polri, Rabu (3/7). “Tolong Saudara jelaskan, mengapa Panwaslu Kab Flores Timur ini dilibatkan, apa perannya ?” tanya Nelson kepada Teradu. Mendengar pertanyaan Panel tersebut,
Tanjungpinang, DKPP – Setiap penyelenggara Pemilu wajib untuk mendeklarasikan secara terbuka apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon peserta Pemilu atau tim kampanye. Sesuai ketentuan norma di dalam kode etik penyelenggara Pemilu, apabila seorang anggota penyelenggara Pemilu tidak melakukan kewajiban tersebut, DKPP dapat memrosesnya berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan bila terbukti kepada yang
Jakarta, DKPP- Rapat kelompok kerja (Pokja) di Hotel Golden Boutique Melawai, Jakarta, pada Jumat (28/6) membahas tentang persiapan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) tata cara penerimaan pengaduan pelanggaran kode etik ke Bawaslu provinsi. Rapat dihadiri oleh 2 orang anggota DKPP Saut H Sirait dan Ida Budhiati, serta 7 anggota Pokja, yakni Rahmat Bagja, August Melas,
Jakarta, DKPP- Pada Kamis malam (27/6), bertempat di Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan gelar perkara. Ada 20 perkara dugaan pelanggaran kode etik yang gelar. Anggota DKPP yang hadir dalam gelar perkara tersebut adalah Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati, serta Sekretaris Sidang DKPP Osbin Samosir. Dari 20 perkara yang diterima, setelah
*** Mudah Dibicarakan, Tapi Sulit DIpraktikan Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kehadiran DKPP guna menjaga kehormatan Pemilu, termasuk mengikis perbuatan yang tidak terhormat. ”Yang mengganggu kehormatan, kita bisa sisihkan, bisa dikoreksi, bisa ditegur yang sifatnya mendidik. Supaya kita bisa memperbaiki diri. Bukan untuk memecat-mecat,” jelas dia
Jakarta, DKPP – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sapto Amal Damandari terkagum dengan kinerja DKPP. Dalam satu tahun, DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 217 aduan dan memberhentikan 70 anggota penyelenggara Pemilu. Dengan begitu, keberadaan DKPP memang perlu. Namun ia berharap semoga tidak ada lagi lembaga baru di atas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. “Sudah banyak lembaga-lembaga
JAKARTA, DKPP – Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, ulang tahun yang pertama itu kalau seorang anak baru bisa berjalan. “Tapi untuk DKPP, ulang tahun pertama sudah siap berlari,” ujarnya saat memberikan pesan dan kesan di ulang tahun pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Meski sederhana, ulang tahun DKPP cukup meriah. Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah tamu
Jakarta, DKPP – Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) MM Billah mudah-mudahan DKPP untuk tahun-tahun yang akan datang bisa memuhi harapan-harapan masyarakat, khususnya untuk membenahi perpolitikan yang berkaitan dengan Pemilu. Menurut data yang ada di KPK, ranah korupsi ada pada bidang politik. Khususnya berkaitan dengan power. “Persis dengan yang diramalkan oleh Lord Acton bahwa power tends
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis 27/6 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kota Bima, NTB. Sidang digelar pukul 15.00 di ruang sidang DKPP Lantai 5 di Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang ini merupakan sidang perdana dengan agenda mendengarkan pokok aduan