Bandarlampung, DKPP– Semua penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, termasuk sekretariat bisa dikenakan sanksi kode etik. Maka dari itu, menaati seluruh prinsip kode etik penyelenggara Pemilu menjadi keharusan. Hal itu disampaikan oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini (NHS) saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang kode etik penyelenggara Pemilu untuk jajaran KPU dan Bawaslu
Bandarlampung, DKPP– Hadirnya Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini sebagai salah satu narasumber bimbingan teknis (bimtek) di Provinsi Lampung pada Rabu (5/3) mendapat apresiasi tersendiri bagi peserta yang merupakan jajaran KPU dan Panwaslu 14 Kota/Kabupaten se-Provinsi Lampung. Anggota KPU Lampung Handi Mulyaningsih, misalnya, menyebut gaya presentasi Nur Hidayat Sardini atau yang akrab disapa NHS mampu menjadi
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (4/3) menyatakan Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Mohd. Yusri terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Atas hal itu, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepadanya. Selain ketua, salah satu Anggota KPU Deli Serdang atas nama Fajar Pasaribu juga mengalami nasib yang sama. “Menjatuhkan