Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai banyak menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka melaporkan perihal perilaku aparat penyelenggara Pemilu. Berdasarkan catatan yang masuk ke Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pengaduan yang masuk selama tiga hari terakhir ini, jumlah pengaduan Rabu (30/4) pukul 18.30 sebanyak 15 orang, Selasa
*** Dinilai Melanggar Kode Etik Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyidang dugaan pelanggaran kode etik 13 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka diduga terlibat dalam gratifikasi. Menurut Ketua Tim Verifikasi Gelar Perkara DKPP Nur Hidayat Sardini, Rabu (30/04), sidang tersebut merupakan tindak lanjut
Jakarta, DKPP – Tim Verifikasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan empat perkara pengaduan bakal naik sidang kode etik penyelenggara Pemilu. Keputusan itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pleno DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/4) pukul 10.00 WIB. “Total pengaduan yang diterima sekretariat DKPP dari tanggal 25-28 April 2014sebanyak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima sebanyak delapan perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Setengah dari jumlah pengaduan terpaksa harus didismiss karena tidak memenuhi syarat. “Sebanyak delapan perkara pengaduan diterima dari Biro Sekretariat DKPP yang kami terima dari tanggal 25-28 April 2014,†kata Ketua Tim Verifikasi Dewan Kehormatan Penyelenggara
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas selaku ketua majelis dalam Tim Pemeriksa Daerah mulai dibagi. Pembagian tugas ini bertujuan untuk lebih memudahkan DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Saut H Sirait akan bertugas selaku ketua majelis untuk wilayah Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DIY, Nusa Tenggara
Jakarta, DKPP– Dua pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu siang diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (30/4). Pengaduan pertama adalah dengan Teradu Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan atas nama Ibrahim dan Muh. Basir. Yang kedua adalah dengan Teradu Anggota KPU Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Sawal. Untuk perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diwakili Anggota Nur Hidayat Sardini hari ini, Sabtu (26/4) menghadiri pembukaan rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, di KPU RI, Jln Imam Bonjol No 29 Jakarta. Rapat Pleno yang dibuka langsung oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik ini direncanakan
*** Sidang Video Conference Pertama di Ruang DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Bireun, besok (22/4) pukul 10.00. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Valina Singka Subekti, Saut H Sirait, Nelson Simanjuntak dan Ida Budhiati serta Anna Erliyana. Sedangkan
Jakarta, DKPP – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam mengadukan anak buahnya, Deddy Satria, anggota Panwaslu Bireuen, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Deddy dinilai lalai dalam menjalankan tugas. “Teradu masih tercatat aktif mengajar di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe sekaligus juga sebagai ketua program studi Ilmu Komunikasi. Saya menemukan di jadwal kuliah, Teradu masih aktif
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik video conference (Vidcon) atau sidang melalui jarak jauh yang digelar di Ruang Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berjalan lancar, tadi pagi (22/04) pukul 10.15. Sidang berjalan satu jam setengah. Kualitas gambar melalui layar kaca bisa dilihat dengan jelas dan kualitas suara pun yang bisa didengar oleh majelis sidang dan