KPU Musi Rawas Mengaku Sudah Klarifikasi soal Dualisme DCS Golkar

Jakarta, DKPP– Sidang perkara Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, kembali digelar di ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Selasa (27/8). Agendanya masih penyampaian pengaduan oleh Pengadu dan jawaban Teradu. Pada sidang sebelumnya empat Teradu, yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Rawas Ngimadudin dan Anggota Novriansyah, Suherdi Aris, Kenny tidak hadir. Sehingga sidang

Sidang Kedua Teradu KPU Prov Riau

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa (27/8) menggelar sidang kedua atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Riau. Sidang digelar pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Sidang ini merupakan sidang kedua dengan agenda pemeriksaan bukti dan

DKPP Perkenalkan Perbedaan Barang Bukti Dan Alat Bukti

Semarang, DKPP– Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Tugas DKPP hari kedua sesi siang dimulai pukul 13.30 WIB. Adapun materi pada sesi ini yakni “Tata cara melakukan pemeriksaan administrasi laporan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu”. Pada sesi ini para peserta diperkenalkan mengenai perbedaan barang bukti dan alat bukti, dengan fasilitator Nur Said dari Bareskrim Polri. “Sebelumnya,

DKPP Makin Selektif Menerima Pengaduan

Jakarta, DKPP –  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyampaikan, lembaganya semakin selektif menerima pengaduan.  Pasalnya, dia mengerti tidak sedikit pengaduan itu bersifat balas dendam, kesal, emosi para peserta Pemilu. Hal tersebut diungkapkan saat sesi tanya jawab dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu 2014 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Ketua DKPP: Jangan Takut Jadi Tersangka

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie meminta kepada penyelenggara Pemilu untuk tidak takut menjadi tersangka. Bila memang benar, tidak perlu ragu untuk melangkah. “Hadapi saja,” saran Jimly.    Hal tersebut diungkapkan saat sesi tanya jawab dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu 2014 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa

Dua Srikandi DKPP Berbagi Pengalaman

Semarang, DKPP– Dua Srikandi DKPP, Dr Valina Singka Subekti dan Ida Budhiati berbagi pengalaman kepada peserta Bimtek, Kamis (22/8). “ Bu Valina ini adalah salah satu idola saya, saya sangat mengidolakan beliau, secara keilmuan dan integritasnya sangat luar biasa, saya tidak menyangka bisa duduk bersanding bersama beliau,” ungkap Ida Budhiati. “ Saya mulai mengagumi beliau

Teradu Perkara Donggala Tak Hadiri Sidang

Jakarta, DKPP– Sidang perdana perkara Donggala, Sulawesi Tengah, pada Senin (26/8) hanya buka tutup karena Teradu tidak hadir. Pengadu perkara ini adalah Imran Lahamado dan Sarpan Sanusi dari Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Tengah (GASAK). Keduanya menjadi kuasa H.I Ilham Pettalolo dan Khaeruddin K, bakal pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Donggala. Sedangkan Teradu

Sidang Kedua KPU Kab Tapanuli Utara Digelar

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Senin (26/8) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh ketua dan Anggota KPU Kab Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sidang ini merupakan sidang kedua dengan agenda mendengarkan jawaban Teradu dan saksi. Sebelumnya, pihak Teradu diperkarakan oleh Kores Tambunan karena dianggap telah melakukan prosedur

Bimtek DKPP Hari kedua

Semarang, DKPP– Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar di Semarang memasuki hari kedua pada Jumat, (23/8). Pada sesi pagi, peserta dipandu oleh fasilitator Rahmad Bagja dengan pokok bahasan “Tata cara menerima laporan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu”. Adapun tujuan dari penyampaian materi ini ialah untuk membangun pemahaman dan

Ada Unsur Edukasi Dalam Putusan DKPP

Semarang, DKPP– Anggota DKPP Ida Budhiati menjelaskan terdapat unsur edukasi dalam putusan DKPP. Hal ini ditandai dengan banyaknya sanksi peringatan yang diberikan DKPP kepada penyelenggara Pemilu. “Putusan DKPP jangan hanya dipahami dari unsur pecat memecatnya saja, tapi terdapat unsur edukasi yang mendidik dari putusan tersebut, hal ini dibuktikan dengan lebih banyaknya pihak penyelenggara Pemilu yang