Jimly: Konstitusi Akui Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Lampung – Prof Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 perubahan mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun dalam implementasinya kesadaran mengenai kesatuan masyarakat hukum adat ini belum memuaskan. “Dalam UUD 1954 Pasal 18 B ayat 2, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

Ketua DKPP: Kemajuan Teknologi Perlu Dimanfaatkan dalam Pemilu

Nusa Dua-Bali, DKPP- Di sela acara forum Bali Democracy Forum VI (BDF VI) di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (8/11), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyinggung tentang kerja sama antara KPU dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Menurut Jimly, kerja sama tersebut bisa dimaknai sebagai hal yang positif. Kemajuan teknologi, terangnya, harus dimanfaatkan

Jimly: Indonesia Bisa Menjadi Model Pemilu Berintegritas

Nusa Dusa-Bali, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan, para penyelenggara negara di negara-negara maju dan berkembang perlu mengembangkan pemahaman bersama bahwa demokrasi adalah pilihan. Hal tersebut disampaikannya setelah menjadi moderator dalam acara Bali Democracy Forum VI (BDF VI) di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (8/11). Diskusi BDF VI dengan tema Consolidating

DKPP Bahas Teknologi E-Rekapitulasi Pemilu 2014

Bogor, DKPP– Disela kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas DKPP RI yang digelar di The Highland Park Resort, Bogor pada Kamis-Sabtu (7-9/11), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menggelar rapat terkait penggunaan teknologi E-Rekapitulasi Pemilu 2014. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie  didampingi Anggota Saut H Sirait dan Anna Erliyana, sedangkan dari pihak Bawaslu

Ketua DKPP Jadi Keynote Speech di Lampung

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie akan menjadi keynote speech pada acara focus group discusion (FGD) dengan tema “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-MK/2012 Tentang Pengujian Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 dan Dinamika Masyarakat Hukum Adat dan Hak-hak Tenurialnya di Lampung”. Acara ini kerjasama Komnas HAM dan Universitas Bandar Lampung. Lokasinya di Hotel Seraton, Jl.Walter

Jimly Asshiddiqie Dukung Pencegahan Korupsi

Yogyakarta,DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie hadir sebagai narasumber dalam seminar nasional dengan tema "Revolusi Politik, Berantas Korupsi Sistemik". Seminar yang berlangsung di ruang Auditorium MM UGM pada hari Sabtu 9/11 tersebut diselenggarakan oleh Dema Justicia Fak Hukum UGM. Selain Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, Dema Justicia Fak Hukum UGM

Masih Banyak Penyelenggara Pemilu yang Direhab

Jakarta, DKPP – Setelah, sidang Putusan KPU Lombok Barat, semakin bertambah penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi. Dari sebelumnya, 353 sekarang ini sebanyak 358. “Ini menandakan bahwa tidak setiap penyelenggara Pemilu berakhir dengan pemecatan. Kami objektif dalam menilai perkara,” kata juru bicara sekaligus anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Jumat (11/10). Namun pihaknya juga tidak segan untuk memberhentikan

Ketua DKPP Moderatori BDF

Nusa Dua-Bali, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Jimly Asshiddiqie menjadi moderator dalam diskusi interaktif Bali Democracy Forum (BDF) VI Tahun 2013. Acara  diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), pada Jumat (8/11/2013). Diskusi interaktif pada hari kedua ini menghadirkan narasumber Menteri Luar

Draf Peraturan Pemeriksaan di Daerah Telah Difinalisasi

Bogor, DKPP– Draf Peraturan DKPP tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah sudah masuk tahap finalisasi. Pertemuan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Anggota Pokja di Highland Hotel, Bogor, pada Jumat (8/11) menyepakati seluruh materi yang dimuat dalam peraturan tersebut. Dari DKPP hadir tiga Anggotanya, yakni Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, dan

Pengadu Tidak Hadir, Sidang Panwaslu Sragen Hanya Lima Menit

Jakarta, DKPP – Sidang dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Sragen berlangsung hanya sekitar lima menit, tadi pagi (07/11) pukul 10.00 WIB. Pasalnya, pihak Pengadu yang juga anggota Panwascam Masaran, Sragen, Sumarno, tidak hadir dalam sidang kedua. Pihak yang hadir, Teradu; ketua dan anggota Panwaslu Sragen Slamet Basuki, Heru Cahyono, dan Mursini serta pihak terkait Teguh