Jakarta, DKPP – Konvensi Nasional Humas Indonesia 2015 yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara (18/11). Acara ini diikuti oleh para praktisi humas dan akademisi seluruh Indonesia. Turut hadir dalam acara tersebut beberapa staf DKPP dari subbagian publikasi dan sosialisasi, subbagian pengaduan, dan subbagian persidangan.
Palu, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa membangun lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari nol. Dari yang tidak memiliki apa-apa menjadi lembaga prestisius. Sementara kemudian ada orang yang meruntuhkan martabat serta kewibawaan lembaga itu, membuatnya marah. “Wajar dong saya marah. Saya juga manusia,†katanya saat menjawab salah seorang penanya
Palu, DKPP- Sebagian besar ahli hukum masih berpendapat bahwa hukum adalah panglima. Hukum adalah segalanya. Hukum tidak boleh bercampur dengan aspek lain seperti budaya dan sosilogi dan agama. Doktrin supremasi hukum melanda seluruh umat manusia. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Tadulako,
Palu, DKPP – Ratusan peserta menghadiri acara sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Theatre Room Universitas Tadulako, Rabu (19/11). Kegiatan ini merupakan kerjasama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Universitas Tadulako. Dalam sambutan, Rektor Univeritas Tadulako Prof Muhammad Basyir mengungkapkan kebanggaannya. Pasalnya, universitas yang dia pimpin menjadi salah menjadi tempat sosialisasi DKPP. “Mudah-mudahan kerjasama ini berkelanjutan,â€
Jelang Pemilukada, DKPP Memecat Lima Penyelenggara Pemilu Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terpaksa harus memberhentikan lima penyelenggara Pemilu. Pasalnya, mereka dinyatakan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka yang diberhentikan adalah empat komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, dan satu anggota Panwas Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan tersebut, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara