Jelang Pilkada Serentak di Jambi, DKPP Adakan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP- Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Desember 2015. Sesuai data KPU Jambi, di provinsi ini akan ada  lima Pilkada, yakni satu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta empat Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.  Kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak terdiri atas Kabupaten Tanjung

Penyelenggara Pemilu Audiensi dengan Presiden Bahas Persiapan Pilkada Serentak

Jakarta, DKPP – Seluruh stakeholders kepemiluan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (03/11). Tujuan dari pertemuan ini adalah membahas mengenai detail persiapan Pilkada serentak yang pelaksanaannya sudah tinggal menghitung hari dalam waktu satu bulan ke depan. Hadir dalam pertemuan, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, seluruh komisioner KPU RI yang diketuai oleh Husni

Empat PPS Di Kec Lubuk Begalung Kota Padang Akui Terlambat Laksanakan Rapat Pleno Penetapan DPSHP

Padang, DKPP- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Cangkeh Nan XII, Gates Nan XX, Batuang Toba Nan XX dan Tanah Sirih Piai Nan XX selaku Teradu dugaan pelanggaran kode etik nomor 75/DKPP-PKE-IV/2015 hadir dalam sidang pemeriksaan DKPP, Selasa (3/11). Selain Teradu, sidang yang digelar di kantor Bawaslu Provinsi Sumatra Barat ini juga dihadiri oleh Muhammad Isral, anggota Panwas Kota

Ada 27 Paslon yang Berpotensi Bakal Mengadukan ke DKPP

**** Kabupaten/Kota di Maluku Utara Ternate, DKPP – Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Syarani Sumadayo mengatakan bahwa di wilayahnya ada delapan daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada. Delapan daerah itu, Kota Ternate, Kota Tidore, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kepulauan Taliabu. “Ada 27

DKPP Akan Sosialisasi Kode Etik di Ternate

JAKARTA, DKPP â€“ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, di Hotel Vellya, Jalan Jati Lurus Ternate, Selasa (3/11) pukul 13.30 WIT. Kegiatan ini akan diikuti oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku serta seluruh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak di Provinsi

Empat PPS Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Akan Diperiksa DKPP Terkait Proses Penetapan DPT/DPSHP

Jakarta, DKPP- Sebanyak 12 penyelenggara pemilu akan diperiksa DKPP. Pemeriksaan tersebut karena adanya  aduan dari Muhammad Isral. 12 penyelenggara tersebut terdiri atasketua dan anggota Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kelurahan Gates Nan XX, Kelurahan Batuang Toba Nan XX, dan kelurahan Tanah Sirih XX di kecamatan Lubuk Begalung. Muhammad Isral, selanjutnya disebut sebagai Pengadu telah melaporkan PPS di empat kelurahan tersebut. Menurutnya, rapat

KPU Kab. Bulukumba dan PPK Kajang Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), yakni Azikin Pateduri, Awaluddin, Ambar Rusnita, Rachmawati, dan Hasanuddin Salasa, serta Rusman Ketua PPK Kajang, Jumat (30/10), diperiksa oleh DKPP. Mereka diadukan oleh Andi Abdul Hakim, bakal calon Wakil Bupati Bulukumba. Sidang dipimpin oleh Anggota DKPP Valina Singka Subekti dan Saut Hamonangan Sirait, serta

Masalah APK, KPU Kota Denpasar di-DKPP-kan

Jakarta, DKPP- Kamis, 29 Oktober 2015 bertempat di ruang Daskrimti, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, DKPP menyidangkan Ketua, Anggota dan salah seorang staf KPU Kota Denpasar yakni I Gede John Darmawan, I Made Raka Suwarna dan Helmy Fathurrazy. Ketiganya diadukan oleh Panwas Kota Denpasar ke DKPP lantaran pencantuman logo Partai Golkar dalam Alat Peraga Kampanye (APK)

Tidak Diloloskan Sebagai Cabup, KPU Fakfak Diadukan ke DKPP

Jakarta, DKPP â€“ Tidak diloloskan sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada kabupaten Fakfak, Ivan Ismail Madu mengadukan empat komisioner KPU Kabupaten Fakfak  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ismail berpasangan dengan Fransiskus Hombore mengklaim diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan.      Sidang berlangsung di Mabes Polri, Jumat (30/10) dan melalui video conference. Bertindak selaku ketua mejelis Prof.