Teradu Bantah Keterangan Saksi

**** Dalam Sidang Kode Etik KPU Kaur dan KPU Bengkulu Jakarta, DKPP – Sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Bengkulu dan anggota KPU Kaur memasuki babak kedua, Selasa (21/01) pukul 13.30 WIB. Ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan anggota majelis Nelson Simanjuntak serta Saut H Sirait. Pengadu, Didi Iswandi dan Karyodi menghadirkan dua saksi yaitu

Dua Anggota DKPP Hadiri Deklarasi Pemilu Damai di Tanah Papua

Papua, DKPP -Dua anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut H Sirait dan Nur Hidayat Sardini menghadiri Deklarasi Pemilu Damai dan Bermartabat di Tanah Papua, Minggu (19/1) pukul 13.00 WIT. Lokasi acara bertempat di Skouw Distrik Muaratami Kota Jayapura. Tempat tersebut merupakan daerah perbatasan Papua Nugini dengan Indonesia. Ini adalah daerah Inodonesia paling timur. Matahari

Jimly : Harus Ada Kolaborasi Antara Hukum dan Etika

Jimly : Harus Ada Kolaborasi Antara Hukum dan Etika Jakarta, DKPP– Ketua Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa untuk mencapai sebuah keadilan, harus ada kolaborasi antara hukum dan etika. Menurut Jimly, hukum tidak akan tegak tanpa adanya penegakan etika. “Dalam kehidupan berbangsa jangan hanya bergantung dengan hukum, tetapi etika juga harus difungsikan,”

Setiap Kebijakan Harus Berbasis pada Ide Kebaikan

Jayapura – DKPP, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengajak pihak Perguruan Tinggi untuk senantiasa aktif memberikan peran terhadap pencerdasan bangsa. “Indonesia mengalami defisit keteladanan kepemimpinan yang hebat. Banyak pemimpin kita setelah reformasi ketika mau membuat suatu kebijakan selalu bersandar pada hasil survei/pasar. Kenyataan ini menjadi tantangan dunia pendidikan. Peran para

Sidang Kedua, Teradu Kembali Tak Hadiri Sidang

Jakarta, DKPP– Teradu anggota Panwascam Buduran, Sidoarjo a.n Dian Andjani Prabandaru untuk kedua kalinya tidak menghadiri sidang DKPP yang digelar hari ini, Selasa (21/1). Ketidakhadiran Teradu tersebut tanpa disertai alasan yang jelas.  â€œSeperti pada sidang sebelumnya, Teradu tidak hadir tanpa alasan dan menyatakan tidak akan hadir, begitu respon Teradu saat kami hubungi melalui telepon,” ungkap

Ketua DKPP: Putusan KPU Dapat Final dan Mengikat

Jayapura, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan hasil Pemilu 2014 berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu fungsi kewenangan MK adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Namun saat ini MK sedang mengalami banyak masalah. Salah satunya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) yang membatalkan

Pemilu 2014 Harus Lebih Sukses

*** Pemda Papua, Komnas HAM dan Penyelenggara Pemilu Bersinergi Jayapura, DKPP – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta Pemerintah Daerah Provinsi Papua kompak. Mereka sepakat Pemilu 2014 harus sukses. Hal tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Bagi Pemangku Kepentingan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 yang Damai

Ida Budhiati: Penyelenggara Pemilu Jangan Takut Salah

Jayapura, DKPP Banyaknya pengaduan kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Papua, baik dari KPU dan Bawaslu, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuat mereka sering merasa waswas dalam mengambil keputusan. Namun, Anggota DKPP sekaligus Komisioner KPU Ida Budhiati menyarankan agar tidak perlu takut selama mereka merasa benar dan tetap on the track dalam mengambil kebijakan.

Jimly : Penyelenggara Pemilu Adalah Pelayan Publik

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa penyelenggara Pemilu merupakan pelayan publik yang wajib melayani masyarakat, terutama voters, kandidat dan partisipan. Hal tersebut diungkapkan Jimly saat mengisi acara di Gatra, Jl. Kalibata Timur IV No 15, Kamis (17/1). “Semua penyelenggara Pemilu adalah pelayan masyarakat baik itu KPU, Bawaslu

Ketua DKPP: Etika Harus Menjadi Roh

DKPP, Merauke-Bangsa ini sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Sistem norma mengalami guncangan besar. Penyebabnya, bisa karena pengaruh globalisasi, bisa juga karena kehendak masyarakat saat ini berubah setelah era Orde Baru. “Contohnya dalam sistem bernegara. Kita punya konstitusi sebagai kesepakatan paling tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Konstitusi sekarang ini berubah 300 persen. Kalau UUD 1945