Sesi Dua Bahas Cara Penerimaan Pengaduan

  Jakarta, DKPP – Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu  memasuki sesi kedua, Kamis (20/02). Hadir seluruh staf bagian pengaduan di lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) dan anggota DKPP. Turut hadir sebagai narasumber juga aktivis penggiat Pemilu seperti Ahsanul Minan dan Jojo Roh serta Rahmad Bagja dari BK DPR RI.

Ketua DKPP: Tak Perlu Khawatir dengan Penyelenggara Pemilu yang Dipecat

Jakarta, Kompas – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa tak perlu khawatir dengan banyaknya penyelenggara Pemilu yang diberhentikan tetap. Pasalnya, mereka yang dipecat itu tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2014 melainkan kasus-kasus yang terjadi pada Pemilu Kepala Daerah.   “Mereka yang dipecat adalah para komisioner KPU lama yang berpihak dengan incumbent dalam Pemilukada,”

Saksi Kunci Bandar Lampung Bantah Teradu Minta Uang

Jakarta, DKPP- Benar tidaknya Teradu Yusrizal yang merupakan Anggota Panwaslu Bandar Lampung melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah Anggota Panwascam di Bandar Lampung menemui titik terang. Hal tersebut terungkap dari keterangan Saksi kunci, yakni Noviana Basri, dalam sidang kedua untuk perkara Bandar Lampung yang digelar hari ini (Rabu, 19/2) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Di

Ketua DKPP : Sanksi Peringatan Bersifat Mendidik

Jakarta, DKPP– Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sanksi Peringatan bagi penyelenggara Pemilu memiliki sifat mendidik.  Hal tersebut diungkapkan Jimly saat menjadi narasumber dalam acara diskusi Pemilu 2014 : Kesiapan Penyelenggaraan dan Tantangannya yang diselenggarakan oleh Kompas, Rabu (19/2). “ Sanksi Peringatan itu memiliki sifat mendidik, jadi sekeras apapun DKPP memberikan sanksi peringatan itu

Sidang Keempat Perkara Tolikara

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa  (18/2) menggelar sidang keempat atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh dua Anggota KPU Kab Tolikara. Sebelumnya, para Teradu ini diperkarakan oleh Pengadu yang merupakan aktivis Lembaga Pemantau Kinerja Pemilu (LPKP) karena dianggap terlibat dan tercatat sebagai pengurus Partai Politik. Muhammad Irfan Setitit

DKPP Susun Modul Bimtek Tim Pemeriksa Daerah

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat-Minggu  (14–16/2) menggelar acara “Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Majelis Daerah,” bertempat di Hotel Sensa, Jalan Cihampelas 160, Bandung. Kegiatan penyusunan modul ini dibuka langsung oleh Anggota DKPP Saut H Sirait didampingi anggota Nur Hidayat Sardini. Dalam sambutan pembukaan Jumat (14/2) malam, Saut menjelaskan latar belakang dan dasar hukum

Saut: Dua Alasan Dibentuk Tim Pemeriksa Daerah

Bandung, DKPP– Salah satu langkah yang dilakukan DKPP menghadapi Pemilu 2014 adalah membentuk Tim Pemeriksa di Daerah. Tugas tim ini menjalankan satu kewenangan DKPP untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu di 33 provinsi Indonesia. Anggota DKPP Saut H Sirait menyebut dua alasan dibentuknya Majelis Daerah. Pertama adalah

Benturan Peraturan, Kendala untuk menegakkan Pemilu Berintegritas

Bandung, DKPP – Acara Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Majelis Daerah yang digelar DKPP di Hotel Sensa, Jalan Cihampelas 160, Bandung memasuki hari kedua pada Sabtu (15/2). Sesi pertama diawali dengan presentasi Ahsanul Minan terkait kajian terhadap UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu, khususnya tahapan kampanye. Salah satu poinnya adalah

Relasi Pemilik Modal dan Buruh Mesti Diubah

Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa relasi buruh dengan pengusaha atau pemilik modal itu harus diubah. Bukan lagi hubungan faktor produksi melainkan hubungan kemitraan.  â€œKonstitusi kita, dalam UU 1945, Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini diartikan sebagai kemitraan atau partnership,” katanya

Sidang Perdana KPU Tanah Laut

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Kamis (13/2) menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Para Teradu ini diperkarakan oleh mitra kerja mereka, Panwaslu Kab Tanah Laut. Adapun pokok perkaranya yakni para Teradu dianggap tidak profesional karena telah meloloskan