Sidang Perdana Perkara Kepulauan Selayar

Jakarta, DKPP- Sidang perdana perkara Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (24/10) dengan agenda penyampaian pokok pengaduan oleh Pengadu dan penyampaian Jawaban oleh Teradu. Sidang dipimpin oleh Nur Hidayat Sardini didampingi Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Anna Erliyana. Pengadu adalah Ketua DPD PKS Kab Kep Selayar Arfianto dan Caleg DPRD Kab Kep Selayar

Caleg Demokrat Dicoret, Panwaslu Jambi Ngadu ke DKPP

Jakarta, DKPP – Panwaslu Kota Jambi memperkarakan KPU Kota Jambi atas pencoretan salah seorang calon legislatif (caleg) Partai Demokrat dari daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD kota setempat Pemilu 2014. Pencoretan tersebut sebagai tindakan tidak cermat. “KPU Jambi menetapkan calon anggota DPRD Kota Jambi atas nama Bakri Pa’Jawa Daerah Pemilihan Kota Jambi I Jelutung-Pasar nomor

Ketua KPU Jambi: Ketua dan Anggota Panwaslu Jambi Dinilai Tidak Etis

Jakarta, DKPP – Ketua KPU Kota Jambi Ratna Dewi mempersoalkan ketua dan anggota Panwaslu Kota Jambi terkait keikutsertaannya dalam seleksi anggota KPU Kota Jambi. Menurutnya keikutsertaanya mengikuti seleksi KPU sebagai pelanggaran kode etik. Hal tersebut disampaikan saat menyampaikan eksepsi atas pengaduan dari Bawaslu dan Panwaslu Jambi dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kota Jambi

Ketua DKPP Ajak Trust Building

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengajak kepada KPU dan Bawaslu serta partai politik untuk membangun trust atau kepercayaan. Pasalnya, dia menilai saat ini ada permasalahan serius yang sedang dihadapi bukan hanya oleh penyelenggara Pemilu melainkan juga Pemilu secara keseluruhan. Pertama, masalah trust terhadap Pemilu pasca kasus Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal MK ini sebagai

Ketua DKPP Sarankan KPU MoU Lemsaneg Dievaluasi

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyarankan agar KPU mengevaluasi memorandum of understanding (MoU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Pasalnya, MoU ini menimbulkan resistensi yang cukup besar. Namun pihaknya juga menyarankan kepada semua pihak untuk tidak terlalu curiga dengan MoU itu. “KPU harus menjelaskan kepada publik mengenai maksud dari MoU

KPU Sebaiknya Ada Report Bulanan

Jakarta, KPU – DKPP Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyarankan agar KPU menyampaikan informasi bulan  hal-hal yang terkait dengan peserta Pemilu baik dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah.    “Usul, KPU sebaiknya mungkin nggak ada semacam report bulanan atau rutin. (Report) ini lain dengan news letters. Nesw letter ini hanya for

KPU Pati Dinyatakan Tidak Terbukti Melanggar Kode Etik

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan merehabilitasi ketua dan anggota KPU Pati, Jawa Tengah. Mereka dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.   “DKPP memutuskan menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Pati  atas nama Achmad Jukari, Pramudya Buti Listyantoro, Much. Nasich, Endro

Diberhentikan dari Anggota Panwascam, Sumarno Mengadu ke DKPP

Jakarta, DKPP – Sumarno mengadukan Panwaslu Sragen kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, Panwaslu setempat telah memberhentikannya sebagai anggota Panitia Pengawas  Kecamatan Masaran. Teradu adalah Slamet Basuki, Heru Cahyono, dan Mursini. “Panwaslu Sragen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 273/Panwaslu-SRG/X/2013 tertanggal 10 September 2013 kepada saya Sumarno tentang Pemberhentian sebagai anggota Panwascam Masaran Kabupaten Sragen. Apalagi surat

DKPP Konsultasikan Naskah Akhir Peraturan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu Ke DPR dan Pemerintah

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengirimkan surat No. 0935/Und/DKPP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan DPR RI, perihal Konsultasi Naskah Akhir Tata Laksana penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun maksud dari penyampaian surat tersebut yakni untuk meminta masukan, tanggapan dan pertimbangan terkait Rancangan Peraturan Bersama tentang