KPU Tuban Dinilai Abaikan Rekomendasi Panwas

Jakarta, DKPP â€“  Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 9 (Tuban dan Bojonegoro) Nomor urut 6  dari Partai Gerindra HM Rofik mengadukan ketua dan anggota KPU Tuban masing-masing Soemitro Karmani, H Ahmad Suwardji, HM Heru Prapto, Wasis Susilo dan Yayu Dwi. Pasalnya, mereka tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Tuban.   “Menurut data yang saya, saya memenangkan perolehan suara

Ketua dan Anggota KPU Luwu Disidang

Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota KPU Luwu hari ini, Jumat (6/6) menjalani sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar oleh DKPP. Kelima Teradu ini diperkarakan oleh Hasrul Hasis salah seorang Caleg DPRD Kab Luwu dari PPP. Adapun pokok aduannya yakni para Teradu dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik karena menyelenggarakan Pleno rekapitulasi

Sidang Kedua Perkara KPU Provinsi Kaltim Digelar Hari Ini

Jakarta, DKPP- Dean Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Jumat (6/6) menggelar sidang kedua atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Kalimantan Timur. Kelima Teradu ini diperkarakan oleh syarifudin, rinda Desianti, Gamal, Mikratina dan Syafruddin yang merupakan mantan komisioner KPU Kab/Kota di beberapa wilayah di Provinsi Kaltim. Pada

Pengadu Menduga PPK Kota Baru Lakukan Penggelembungan Suara

Jakarta, DKPP –   Asminur, kader PPP, menilai bahwa PPK Kota Baru Kabupaten Sungai Penuh melakukan penggelembungan suara dan terjadi bagi-bagi suara  oleh petugas di kantor kecamatan. Pembagian suara itu dilakukan baik kepada internal partai maupun kepada eksternal partai.     “Selain itu, sebelum masuk formulir C1, ada pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS. Mereka yang melakukan pencoblosan itu

Bisakah Penyelenggara Pemilu Netral Seperti TNI dan Polri?

Jakarta, KPU – Sikap ketidakberpihakan menjadi kewajiban bagi seluruh penyelenggara Pemilu. Bagi penyelenggara Pemilu yang berpihak, akan dikenakan sanksi kode etik.   “Haruskah sikap politik penyelenggara Pemilu itu netral seperti TNI dan Polri?” kata salah seorang peserta kepada Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie dalam sesi tanya jawab pada acara Rapat Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia KPU

KPU Mimika Diduga Bagikan Kursi DPRD Berdasarkan Kesukuan

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hari ini (Kamis, 5/6) menggelar sidang pemeriksaan untuk perkara Kabupaten Mimika, Papua. Sidang yang dipimpin Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait digelar melalui video conference di lingkungan Kejaksaan Agung. Para Teradu adalah lima komisioner KPU Mimika dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Mimika. Ada 11 Pengadu yang hadir di

Sidang Kode Etik Pertama KPU Kab. Pasuruan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan registrasi perkara Nomor 105/ DKPP-PKE-III/2014, Kamis (05/06). Pemeriksaan yang berlangsung melalui video conference dengan Teradu KPU Kab. Pasuruan, diketuai oleh Dr Valina Singka Subekti (anggota DKPP) bersama Tim Pemeriksa Daerah untuk Prov. Jawa Timur. Sidang kali pertama yang beragendakan pembacaan dalil aduan ini berlangsung

Pengadu Tidak Hadir, Sidang Pemeriksaan KPU dan Panwaslu Bangkalan Jatim Berlangsung Buka Tutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan registrasi Nomor 90/DKPP-PKE-III/2014, Kamis (5/6) melalui video conference  yakni ketua majelis hakim Saut Hamonangan Sirait (anggota DKPP)  berada di ruang sidang DKPP Jakarta sementara Tim Pemeriksa Daerah yakni Nunuk Nuswandari, Kris Nugroho dan Sri Sugeng Pujiatmiko di Bawaslu provinsi Jatim. Dalam formulir aduan Nomor

Sidang KPU Kab Tangerang, Dua Kali Pengadu Tak Hadir dalam Persidangan

Jakarta, DKPP–  Pengadu dengan registrasi Nomor 89/DKPP-PKE-III/2014  atas nama Agus Sofyan yang merupakan kuasa hukum dari Adam Baedawi kembali tidak hadir dalam sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu. Sebelumnya pada sidang perdana yang digelar Rabu (28/5) lalu, Pengadu juga tidak hadir dalam persidangan. “Saya sudah menghubungi via telepon, SMS, email, dan faksmile kepada Pengadu menginformasikan