KPU dan Panwaslu Maluku Tenggara Barat Jalani Sidang Kode Etik

Ambon, DKPP – Masing-masing ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu, Kamis (20/4/2017). Mereka diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.   Sidang berlangsung di kantor Bawaslu Provinsi Maluku pukul 15.30 WIT. Selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini bersama empat anggota Tim Pemeriksa Daerah. Selaku

Purna Tugas, KPU, Bawaslu, dan DKPP Sepakat Dirikan Sekolah Pemilu

Jakarta, DKPP- Anggota KPU dan Bawaslu telah berakhir masa tugasnya pada 12 April 2017 lalu. Seperti diketahui, hanya dua orang komisioner KPU  periode 2012 – 2017 yang kembali menjabat yakni Arif Budiman dan Hasyim Ashari, sedangkan dari Bawaslu semua adalah wajah baru. Sementara siapa yang akan menjadi anggota DKPP periode berikutnya masih harus menunggu hingga

Perolehan Suara di Enam Distrik Tidak Direkapitulasi, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU dan Panwas Kab. Puncak Jaya

Jayapura, DKPP- Ketua dan anggota KPU serta Panwas Kab Puncak Jaya diperiksa DKPP, Jumat (21/4) terkait dugaan pelanggaran kode etik. Sidang dipimpin oleh anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait  didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) wilayah Papua yakni Hilda Nahusona (akademisi), Fegie Y Wattimena (Bawaslu Papua) dan Isak Yokohabi (KPU Papua). Sidang di kantor Bawaslu Provinsi Papua

DKPP Gelar Kembali Sidang Dengan Teradu Ketua Panwaslu Kab Jayapura

Jayapura, DKPP – Sidang kedua dengan Teradu ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura atas nama Ronald M. Manoach kembali di gelar DKPP, Kamis (20/4). Sebelumnya, sidang pertama yang beragendakan pembacaan dalil aduan dan mendengarkan jawaban dari Teradu telah digelar pada Sabtu (1/4) lalu. Mengawali pemeriksaan, majelis sidang yang dipimpin oleh Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait dengan didampingi

Pantau Pilkada DKI, Ketua DKPP Kecewa Maraknya Politik Sembako

Jakarta, DKPP- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua digelar Rabu (19/4/2017). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengisi momentum tersebut dengan memantau langsung jalannya pilkada.  Tim dipimpin oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi dua Anggota yaitu Endang Wihdatiningtyas dan Ida Budhiati serta Kepala Biro Ahmad Khumaidi. Tempat yang dikunjungi adalah TPS di

Bantahan Teradu KPU Kabupaten Lembata [2]

Kupang, DKPP – Masih dari sidang kode etik dengan Teradu ketua dan anggota KPU Kab. Lembata Selasa (18/4). Kali ini para Teradu Petrus Payong Pati, Barnabas H. Nd Marak, Gabriel Tobisona, Yusuf Maswari Paokuma, dan Carles Primus Kia diadukan oleh Pengadu atas nama Viktor Mado Watun. Inti aduan perkara No. 58/DKPP-PKE-VI/2017 adalah bahwa Teradu, ketua dan anggota  KPU Kabupaten

Bantahan Teradu KPU Kabupaten Lembata [1]

Kupang, DKPP – Ketua dan anggota KPU Kab. Lembata saat ini Selasa (18/4) tengah menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka adalah, Petrus Payong Pati, Barnabas H. Nd Marak, Gabriel Tobisona, Yusuf Maswari Paokuma, dan Carles Primus Kia. Ada dua Pengadu yang mengadukan mereka dengan tuduhan yang berbeda. Pengadu perkara No. 51/DKPP-PKE-VI/2017 adalah Yohanes Viany K.  Burin Calon

Kuasa Khusus Pengadu Minta Majelis Hakim Klarifikasi Legalitas Sidang

Kupang, DKPP – Petrus Pattyona Kuasa khusus Pengadu Yohanes Viany K.  Burin, Calon Wakil Bupati Lembata dan Herman Yosef Loly Wutun meminta ketua majelis untuk mengklarifikasi terkait legalitas sidang kode etik yang digelar di kantor Bawaslu Provini Nusa Tenggara Timur, Selasa (18/4). “Saya minta klarifikasi dari ketua majelis mengenai sidang ini, karena walaupun sidang sudah

KPU Kabupaten Lembata Jalani Sidang DKPP

Kupang, DKPP – Ketua dan anggota KPU Kab. Lembata harus menjalani sekaligus dua sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Selasa (18/4). Para Teradu adalah, Petrus Payong Pati, Barnabas H. Nd Marak, Gabriel Tobisona, Yusuf Maswari Paokuma, dan Carles Primus Kia. Mereka diadukan oleh Yohanes Viany K.  Burin Calon Wakil Bupati Lembata dan Herman Yosef

Ketua DKPP: Jangan Ada Mobilisasi Massa Saat Pungut Hitung Suara

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengimbau para pihak untuk tidak memobilisasi massa pada saat pelaksanaan pungut hitung Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Warga DKI Jakarta pun agar jangan ikut-ikutan berunjuk rasa pada hari H. Selain dilarang, tujuannya untuk menciptakan kondusivitas politik dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada putaran kedua. “Semua