Pengadu Mengaku Bayar “Mahar”, Para Teradu Menyangkal

Jakarta, – Pangulu Siregar bermaksud hati ingin lolos dalam seleksi Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Asahan. Untuk itu, ia rela melakukan apa saja agar bisa menjadi seorang penyelenggara Pemilu. Bahkan termasuk membayar “mahar” sekalipun.  Namun upayanya berakhir dengan kekecewaan lalu mengadu ke DKPP.   Pangulu Siregar menceritakan kronologinya dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu, di

Terkait Seleksi, Anggota Bawaslu Sumut Akan Jalani Sidang Etika

Jakarta, DKPP – Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Hardi Munthe dan Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Julius AL Turnip akan menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu pada Senin (25/9). Rencana sidang bertempat di Ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta, pukul 10.00 WIB.  Selaku pengadu Pangulu Siregar. Dia mendalilkan bahwa, Teradu I,

Cabut Aduan, Majelis Pertanyakan Alasan Pengadu

Jakarta, DKPP- Hari ini, Rabu (20/9) DKPP menggelar sidang dengan Teradu Gogot Cahyo Baskoro dan Choirul Anam selaku anggota KPU Provinsi Jatim. Deni Laksono selaku Kasubbag Teknis Hupmas KPU Kab. Jombang telah mengadukan mereka dengan dalil aduan Gogot selaku Teradu I telah melakukan perlakuan yang berbeda terhadap peserta tes tulis dan waancara calon Pejabat Eselon

DKPP Periksa Anggota KPU Provinsi Jawa Timur

Jakarta, DKPP – Deni Laksono selaku Kasubbag Teknis Hupmas KPU Kab. Jombang yang merupakan  Pengadu dari perkara dengan nomor registrasi 116/DKPP-PKE-VI/2017 telah mencabut aduannya. Hal tersebut diungkapkannya dalam sidang pemeriksaan DKPP, Rabu (20/9). “Bersama ini, saya Deni Laksono Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Jombang selaku Pengadu dalam laporan seleksi terbuka jabatan Eselon III (Kabag) di KPU

Ini Hasil RDP Komisi II DPR RI, DKPP dan Pemerintah

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI  di Kompleks DPR MPR pukul 11.00 WIB. Agenda acara ini adalah pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Rancangan Peraturan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilihan Umum Tentang Pedoman

DKPP Upayakan Susun Organisasi Miskin Struktur tapi Kaya Fungsi

Bogor, DKPP- Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali bahas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Selasa (19/9). Hal tersebut, merupakan bentuk penyikapan atas diundangkannya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 16 Agustus 2017 lalu, terutama ketentuan  Pasal 162 yang berbunyi “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP”. Pasal

DKPP Adalah Benteng Terakhir Pemilu

Manado, DKPP – Masih dari diskusi politik yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado bekerjasama dengan Manado Post, diskusi dengan tema “Etika Penyelenggara dan Pilkada berkualitas”ini menghadirkanDr Alfitra Salamm anggota DKPP RI yang juga ketua AIPI Pusat sebagai narasumber. Diskusi yang  mengundang akademisi dari perguruan tinggi, penyelenggara Pemilu dan praktisi politik di Kota

Diskusi Etika Penyelenggara dan Pilkada berkualitas Di Manado Post

Manado, DKPP- Provinsi Sulawesi Utara akan menggelar Pilkada Serentak tahun 2018, ada enam daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakannya. Keenam daerah kabupaten/kota itu ialah kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kabupaten Talaud, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan Kota Kotamobagu. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado bekerjasama dengan Manado Post menggelar diskusi politik dengan

Dampak UU Pemilu 2017 Terhadap Dinamika Politik Lokal

Manado, DKPP – Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum telah yang telah disahkan oleh Pemerintah sejak  18 Agustus 2017 lalu. Ada lima isu krusial dalam undang-undang ini. Lima isu itu yakni terkait sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary treshold), metode konversi suara, dan alokasi kursi per dapil.

Sidang kedua,  Pihak Terkait Tidak Tahu Ada Pembukaan Kotak Suara 

Papua,- Sidang dengan Teradu anggota KPU Kabupaten Jayapura Fred H Sorontau dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura memasuki babak kedua. Kali ini agendanya mendengarkan pihak terkait, yaitu ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayapura.     Menurut Anggota KPU Kabupaten Jayapura Divisi Logistik, Renida Jozelina Toroby, ia tidak pernah memerintahkan untuk membuka kotak suara. Pada saat