Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 194/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yakni Aris Mardiono. Sidang ini diselenggarakan melalui video conference, Kamis (30/8). Ketua Majelis Fritz Edward Siregar, dan Anggota Majelis Prof. Teguh Prasetyo, Iwan Setiawan (Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
BANDUNG, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ida Budhiati mengenalkan lembaganya kepada Bawaslu Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dalam acara “Evaluasi Pelanggaran Kode Etik Pada Pilkada Jabar Tahun 2018†bertempat di Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis Pagi (30/8). Ida menjelaskan tentang sejarah awal mula terbentuknya DKPP. Sebelum sekarang, DKPP awalnya DK
Bandung, DKPP – Anggota DKPP, Alfitra Salam, menyampaikan materi di Kelas C, dengan tema “Evaluasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Jawa Barat” dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Pemilu pada Pilkada Jawa Barat tahun 2018, di Mason Pine Bandung, Kamis (30/8). Untuk diketahui, peserta di kelas C ini
Bandung, DKPP – Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Evaluasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara
Bandung, DKPP – Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Harjono, Teguh Prasetyo, dan Fritz Edward Siregar, hadir dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Pemilu pada Pilkada Jawa Barat tahun 2018 yang digelar di Mason Pine Hotel Bandung, Rabu (29/8). Saat didaulat menyampaikan sambutan dan pengarahan, Harjono menyampaikan bahwa Bawaslu beserta
DKPP Berhentikan Tetap Sepuluh Penyelenggara Pemilu Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap sepuluh penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 16 Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (29/8). Sidang dipimpin oleh ketua majelis Dr Harjono, bersama anggota Prof