Penyelenggara Pemilu harus Memiliki Sense of ethics

Bandung, DKPP – Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Evaluasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara

Mengawal Demokrasi Berarti Menjalankan Tugas dengan Sebaik-baiknya

Bandung, DKPP – Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Harjono, Teguh Prasetyo, dan Fritz Edward Siregar, hadir dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Pemilu pada Pilkada Jawa Barat tahun 2018 yang digelar di Mason Pine Hotel Bandung, Rabu (29/8). Saat didaulat menyampaikan sambutan dan pengarahan, Harjono menyampaikan bahwa Bawaslu beserta

DKPP Berhentikan Tetap Sepuluh Penyelenggara Pemilu

DKPP Berhentikan Tetap Sepuluh Penyelenggara Pemilu Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap sepuluh penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 16 Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (29/8). Sidang dipimpin oleh ketua majelis Dr Harjono, bersama anggota Prof