Sulbar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar rapat koordinasi teknis persiapan sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada Jumat (26/4/2019) malam. Rapat tersebut untuk persiapan sidang nomor perkara 53-PKE-DKPP/III/2019 dengan Teradu Rustam, ketua Bawaslu Kabupaten Mamasa. Rapat dipimpin oleh Anggota DKPP Prof. Muhammad, dengan pengantar rapat Unu Putra
Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 58-PKE-DKPP-IV/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, pada Sabtu (27/4/2019), pukul 09.00 WIB. Abdul Hafiz, selaku Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan merupakan Teradu dalam perkara ini. Dia diadukan oleh Tarmizi, selaku wiraswasta. Dalam pokok pengaduan, Teradu
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memeriksa Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan, Tgk. HM. Nazir Ali dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Banda Aceh, Jumat (26/4/2019). Nazir Ali merupakan Teradu dalam perkara nomor 62-PKE-DKPP/IV/2019. Dia diadukan oleh Zulkifli
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor perkara 45-PKE-DKPP/III/2019 dengan Teradu Idris. Dia diadukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, yaitu Vendio Ellafdi. Namun, Teradu yang merupakan Staf Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah ini kembali tak menghadiri sidang
Jakarta, DKPP – Tantangan Pemilu tahun 2019 cukup besar. Tidak hanya mengenai pelaksanaan tahapan Pileg dan Pilpres yang diselenggarakan waktunya secara bersamaan namun juga beban-beban non-elektoral atau nontahapan Pemilu. Anggota DKPP Hasyim Asy’ari menerangkan, misalnya terkait kabar-kabar yang beredar di media sosial. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang kian canggih. Pihak KPU harus
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara Nomor 52-PKE-DKPP/III/2019 di kantor Bawaslu Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (25/4/2019). Sidang ini mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tanjung Pinang selaku Teradu, yakni Muhammad Zaini dan Mariyamah. Keduanya diadukan oleh Renat Mulia Pardede
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur harus menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pasalnya, mereka diadukan oleh Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Provinsi Nusa Tenggar Barat (NTB) karena dinilai melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan nomor perkara: 50-PKE-DKPP/III/2019 melalui video conference di
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI akan memeriksa dua penyelenggara Pemilu di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Jumat (26/4/2019). Dua penyelenggara Pemilu tersebut diperiksa karena diduga melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Keduanya yaitu Staf Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah, Idris dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Selatan, Tgk. H. M.
Rilis DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan Perkara Nomor 58-PKE-DKPP-IV/2019 yang diadukan oleh Tarmizi. Pihak Teradu dalam perkara ini adalah Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan, yakni Abdul Hafiz. Dalam pokok pengaduan, Teradu diminta menindaklanjuti laporan Panwas Rajabasa Lampung Selatan terkait pelanggaran
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa I Nyoman Merta Dana, Anggota Bawaslu Kab Karangasem, Kamis (25/4). Ia diadukan oleh atasannya Ketut Ariyani, Ketua Bawaslu Provinsi Bali. Pasalnya, Pengadu menduga Teradu telah meminta sejumlah uang kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama I Komang Putra Eka Bakti selaku pihak terlapor yang perkaranya saat itu