Ketua DKPP: TPD Ajak Masyarakat Jangan Golput

Jakarta, DKPP –  Tim Pemeriksa Daerah (DKPP)diharapkan tidak hanya memahami akan tugas dan fungsinya melainkan juga turut menyebarkan manfaat Pemilu. Jangan ada golput. TPD harus ikut mengkampanyekan untung ruginya golput. Jangan disia-siakan.  Ukuran sepuluh menit menentukan negara ini. Mengorbankan waktu selama sepuluh menit belum seberapa jika dibandingkan dengan founding father  yang telah mengorbankan jiwa dan

Pembukaan Rakor dan Pengukuhan TPD Periode 2019-2020

DKPP gelar pembukaan Rapat Koordinasi dan Pengukuhan Tim Pemeriksa Daerah Periode 2019-2020 di Hotel Sari Pasific, Jumat 05 April 2019 pukul 20.00 WIB. Hadir dalam acara Ketua dan Anggota DKPP, Dr. Harjono, Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Alfitra Salamm, Dr. Ida Budhiati dan Hasyim Asy’ari, SH., M.Si., Ph.D serta Sekjen Bawaslu/DKPP, Dr. Gunawan Suswantoro.

Sabtu 6 April 2019, DKPP akan Mengukuhkan 204 Anggota Tim Pemeriksa Daerah

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI akan mengukuhkan sebanyak 204 Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode tahun 2019-2020 dari 34 provinsi se-Indonesia. Acara pengukuhan digelar di Hotel Sari Pasific, JL. MH. Thamrin No. 6, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2019). Ketua DKPP, Dr. Harjono akan melakukan pengukuhan tersebut disaksikan oleh anggota

Prof. Teguh: Pemilih Jangan Sampai Tergoda Money Politic

Jakarta, DKPP – Masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih diharapkan tidak tergoda oleh praktik politik uang dalam Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang. Godaan dari pihak-pihak tertentu harus diabaikan guna menggunakan hak pilih sesuai hati nurani. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Teguh Prasetyo SH, M.Si., dalam talkshow

Alfitra: Penyelenggara Ad Hoc Non-SK Jangan Lebihi Wewenang di TPS

Minahasa Utara, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dr. Alfitra Salamm, didaulat menjadi salah satu pemateri dalam Rapat Konsolidasi dan Sosialisasi Penyatuan Persepsi Antar Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Minahasa Utara dalam Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara di Sutan Raja Hotel, Minahasa Utara, pada Kamis (4/4/2019). Turut hadir pula Ardiles Mewoh,

DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Minahasa

Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor: 55-PKE-DKPP/III/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kota Manado, Sulut, pada Kamis (4/4/2019). Dalam sidang ini, DKPP memeriksa delapan orang Teradu yang lima di antaranya berasal dari KPU Kabupaten Minahasa, yaitu Lord A.C.E. Malonda selaku

Alfitra: Penyelenggara Harus Antisipasi Potensi Pelanggaran Secara Cermat

Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang KEPP Perkara Nomor 54-PKE-DKPP/III/2019 Ketua dan Anggota KPU Kota Bitung dan Perkara Nomor 55-PKE-DKPP/III/2019 Ketua dan Anggota KPU Kab. Minahasa dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Minahasa, di Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado, pada Rabu (3/4). Rakor ini dipimpin oleh Anggota DKPP

Ketua DKPP: Dorong Sosialisasi Pemilu Sejak Sekolah Dasar

Jakarta, DKPP- Pemilu bukan ajang perebutan kekuasaan, itu adalah paradigma yang salah. Pemilu adalah perebutan kepercayaan dari rakyat. Hal itu disampaikan Ketua DKPP Dr. Harjono saat menerima audiensi dari Koalisi Pemantau Pemilu (KP2), Selasa (4/2) di Ruang Rapat DKPP, Jakarta. “Sehingga sosialisasi pemilu seharusnya tidak saat menjadi partai politik. Sosialisasi pemilu harus sadar kalau kita

Masalah Kebocoran Soal , KPU Serahkan kepada Pihak Berwajib

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan nomor perkara 31-PKE-DKPP/III/2019 dengan Teradu: Ketua dan Anggota KPU RI, Senin (1/4/2019) pukul 09.15 WITA. Sidang digelar melalui video conference antara KPU RI, Jakarta, dengan kantor KPU Sulawesi Tenggara, Jl. Khairil Anwar No 9 Puuwatu, Kota Kendari,Sulawesi Tenggara. Selaku Ketua majelis Prof Muhammad, dan

Ida Budhiati: Politik Uang Harus Dicegah

Semarang, DKPP – Politik uang harus dibenahi dengan mereformasi dahulu sistem demokrasi. Pencegahan dan penegakan hukum politik uang diperlukan untuk memastikan kesetaraan bagi mereka yang berkompetisi dalam pemilu serta menjamin kemurnian suara pemilih.Tanpa adanya jaminan itu semua, maka sebaik apa pun sistem elektoral yang dimiliki dan apa pun sistem ideologi yang diusungnya maka  akan sia-sia.