Ketua DKPP : Tegakkan Demokrasi Berdasarkan Etika

Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
meskipun bukan  institusi yang  diserahi tugas secara langsung untuk menyelenggarakan
Pemilu, namun sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP
mengimbau stake holders untuk menegakkan demokrasi berdasarkan etika.

Hal ini
disampaikan ketua DKPP, Dr. Harjono pada acara, “Diskusi Awal Tahun Pencapaian
2017 dan Proyeksi 2018”, yang diselenggarakan oleh Bawaslu di Hotel Royal
Kuningan, Kamis 25/1. Acara yang dipandu oleh Imam Priyono, presenter TVRI ini
menghadirkan narasumber antara lain; Ratna Dewi Petalolo, anggota Bawaslu RI,
Arif Budiman, Ketua KPU, Fandi Utomo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Anthony
Lee, wartawan Kompas, dan Veri Junaidi, KoDe Inisiatif.

“Hanya dengan
etika, maka pemilu jujur dan adil bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Harjono.

“Undang-undang
dan peraturan sudah banyak dibuat, namun demikian dalam undang-undang dan
peraturan tersebut selalu ada ’hole’nya,  selalu ada lubang-lubangnya dan kekurangannya.
Namun dibalik kekurangan itu semua ditentukan dari niat penyelenggara untuk
tidak memainkan kekurangan-kekurangan itu,” lanjutnya.

“Oleh karena
itu, DKPP sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menegakkan kemandirian,
kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu, kami mengajak semua pihak,
dengan etika kita berdemokrasi,” pungkas Harjono.

Selain
mengundang KPU dan Bawaslu provinsi seluruh Indonesia, dalam acara ini hadir stake
holder dan lembaga negara antara lain Komnas HAM, KPAI, Irjen TNI, Departemen 2
BIN, Ketua Muda MA, PPATK, Kejaksaan Agung RI, Polri, Keminfo, KPI, dan Badan
Siber dan Sandi Negara. [Diah Widyawati]