Ketua dan Anggota DKPP Bertatap Muka dengan Presiden

Rilispers:

Ketua dan Anggota DKPP Bertatap Muka dengan Presiden

Jakarta, DKPP – Pada Selasa 11 Juni 2013 pukul 14.00 WIB, Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertatap muka dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta.

Maksud dan tujuan pertemuan tersebut dalam rangka melaporkan hasil-hasil kinerja lembaga DKPP setelah1 (satu) tahun masa kerja DKPP. Banyak hal yang telah dilakukan oleh DKPP dalam setahun masa tugasnya.Untuk itu kepada Presiden, Ketua dan Anggota DKPP juga menyampaikan buku “Laporan Kinerja Tahunan (Annual Report) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tahun 2012-2013”. Sekadar diketahui, anggota DKPP dilantik Presiden pada 12 Juni 2012.

Buku Laporan

Untuk memenuhi asas-asas penyelenggara Pemilu dan asas pemerintahan yang baik (good public governance), DKPP memandang perlu untuk menyusun “Laporan KinerjaTahunan (Annual Report) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 2012-2013” ini.

Maksud penyampaian laporan setahun kinerja DKPP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban secara administrasi kepada Pemerintah dan juga DPR RI, serta sebagai bagian dari pertanggungjawaban secara moral politik kepada khalayak, sementara tujuan disusun dan disampaikannya laporan setahun kinerja DKPP tersebut adalah sebagai bahan evaluasi untuk memperoleh umpan balik masukan, saran, dan kritik bagi perbaikan kinerja DKPP dalam setahun ke depan serta tahun-tahun masa bakti anggota DKPP periode 2012 sampai dengan 2017 ini.

Sebagaimana amanat UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP menjalankan tugas dan wewenang untuk menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut melalui suatu mekanisme persidangan guna memeriksa, mengadili,dan memutus perkara-perkara pengaduan dugaan pelanggaran  kode etik  yang dilakukan anggota KPU dan anggota Bawaslu serta jajarannya di setiap jenjang.

Selain itu, dalam rangka mengefektifkan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu demi terwujudnya kemandirian, integritas, dan kredibelitas para penyelenggara Pemilu  tersebut, DKPP juga melakukan langkah-langkah strategis, sistematis, dan terstruktur bagi pencegahan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, melalui Bimbingan Teknik (Bimtek) kepada KPU, Bawaslu, dan jajarannya, serta kampanye pencegahan kepada para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan dimaksud adalah kalangan pemantau Pemilu, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), kalangan agamawan, organisasi profesi sejenis, Partai Politik dan/atau Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Karena dalam pandangan DKPP, suatu terjadinya suatu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu bukanlah suatu pelanggaran yang dapat dinilai berdiri sendiri yakni dilakukan oleh anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya tersebut, namun terkait pula dengan hal-hal lain. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan problematika etika bangsa, harus pula melibatkan secara aktif, strategis, sistematis, dan terstruktur, dengan melibatkan setiap elemen bangsa.

Di samping itu, persoalan etika Pemilu ternyata bukanlah sebuah etik yang hanya berdimensi dengan persoalan penyelenggaraan Pemilu dan/atau kepemiluan itu sendiri, namun pula memiliki dimensi persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan mutakhir. Suatu etika Pemilu yang tidak dapat dilepaskan atau sebagai bagian dari etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Temuan dan Laporan Pelanggaran Kode Etik

Sejak dilantik Bapak Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa 12 Juni 2012 hingga satu tahun masa kerjanya, DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 217 perkara, terdiri atas 99 kasus yang diterima antara Juni hingga Desember 2012 dan 118 antara Januari hingga Mei 2013, dengan Sumatera 45 (21{a942cb99e82172e4bfcdcfa80ee52d8b5ef0cf7bf0cf93f7ddb3fad4eee8c6b8}), Jawa dan Bali (64 (29,5{a942cb99e82172e4bfcdcfa80ee52d8b5ef0cf7bf0cf93f7ddb3fad4eee8c6b8}), Sulawesi dan Kalimantan 51 (23, 5{a942cb99e82172e4bfcdcfa80ee52d8b5ef0cf7bf0cf93f7ddb3fad4eee8c6b8}), Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara 42 (19,5{a942cb99e82172e4bfcdcfa80ee52d8b5ef0cf7bf0cf93f7ddb3fad4eee8c6b8}), dan KPU 14 (6,5{a942cb99e82172e4bfcdcfa80ee52d8b5ef0cf7bf0cf93f7ddb3fad4eee8c6b8}).

Setelah dilakukan verifikasi formil, perkara disidangkan melalui sidang di kantor DKPP, melalui siding pemeriksaan di daerah/setempat, dan/atau melalui video conference. Dari sidang yang digelar pada Juni-Desember 2012, terdapat 67 perkara, sementara perkara yang disidangkan antara Januari hingga Mei 2013 terdapat 138 perkara. Dari 205 perkara yang disidangkan sejak DKPP dibentuk pada 12 Juni 2012 hingga per Mei 2013, DKPP telah memberi Putusan, sebagai berikut:

Tabel1

Rekapitulasi Putusan DKPP

Sementara apabila dilihat dari modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu selama tahun 2012 hingga per Mei 2013 ini, sebagaimana terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 2

Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Juni 2012-Mei 2013

Tabel 3

Rekapitulasi Modus Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan

Penyelenggara Pemilu Juni 2012-Mei 2013

Merujuk pada tabel di atas diketahui bahwa KPU/KIP/PPK/PPS merupakan pihak yang lebih banyak diadukan atas pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dibanding Bawaslu/Panwaslu/Panwascam/PPL. Dari 217 aduan yang masuk 76,9 {a942cb99e82172e4bfcdcfa80ee52d8b5ef0cf7bf0cf93f7ddb3fad4eee8c6b8} atau sebanyak 167 aduan adalah tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU/KIP/PPK/PPS, sedangkan aduan mengenai pelanggaran kode etik oleh Bawaslu/Panwaslu/Panwascam/PPL hanya sebesar 23,1{a942cb99e82172e4bfcdcfa80ee52d8b5ef0cf7bf0cf93f7ddb3fad4eee8c6b8} atau sejumlah 48 pengaduan.

KPU/KIP/PPK/PPS lebih banyak diadukan untuk seluruh jenis pelanggaran kecuali pada proses rekrutmen penyelenggara Pemilu. Untuk hal yang satu ini, Bawaslu/Panwaslu/Panwascam/PPL mengungguli KPU/KIP/PPK/PPS. Artinya, proses seleksi yang berlangsung di Bawaslu/Panwaslu/Panwascam/PPL lebih banyak dikeluhkan oleh masyarakat dibanding proses serupa yang berlangsung di KPU/KIP/PPK/PPS.  

Tabel 4

Rekap Jenis Pelanggaran Kode Etik oleh Jajaran KPU

Juni 2012-Mei 2013