Manado, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati memberikan sejumlah wejangan atau nasihat kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU dari tujuh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang mengadakan Pilkada serentak 2020.
Nasihat ini disampaikan Ida ketika ia menjadi narasumber Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Serentak 2020 yang diadakan di Kota Manado, Sabtu (15/8/2020).
Ida sendiri memberikan materi dengan tema “Penguatan Kode Etik Penyelenggara Pemilu” pada kegiatan yang diadakan oleh KPU Provinsi Sulut ini.
Dalam kesempatan tersebut, Ida memaparkan sejumlah contoh kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dari semua tahapan Pemilu ataupun Pilkada yang telah terjadi.
Ia mengatakan, penyelenggara pemilu merupakan profesi yang mengurus perebutan jabatan dan kekuasaan sehingga memiliki kode etik dan kode perilaku yang ketat.
“Ini bukan seperti pertarungan sepakbola 17 Agustus, enggak ada urusan menang kalah. Kalau perebutan kekuasaan di daerah, tokoh lokal itu merasa reputasinya runtuh kalau dia kalah,” ucap Ida.
Tak jarang, katanya, para politisi mengkambing hitamkan penyelenggara pemilu jika mereka tidak memenangi kontes Pilkada.
Ia pun memberikan sejumlah saran terkait relasi antara penyelenggara dengan peserta pemilu, yang pada intinya adalah memperlakukan semua peserta pemilu secara adil.
Selain itu, Ida juga mengingatkan penyelenggara pemilu terkait relasi dengan kepala derah. Menurutnya, penyelenggara pemilu tak perlu “baper” jika Bupati atau Wali Kota memberikan bantuan kepada KPU Kabupaten/Kota karena hal tersebut memang sudah diatur dalam undang-undang.
Oleh karenanya, ia pun berpesan agar para peserta kegiatan ini tidak menganggap bantuan itu sebagai kebaikan personal.
“Kalau mereka (kepala daerah, red.) enggak bantu itu malah melanggar etik dan hukum, sayangnya belum ada penegakan etik bagi penyelenggara negara,” jelas Ida.
“Kemandirian dan integritas itu tidak cukup diniatkan dalam hati. Sikap dan perilaku Ibu/Bapak juga harus menunjukkan kalau betul-betul mandiri,” tegasnya.
Ida meyakini, orang-orang yang menjadi penyelenggara pemilu merupakan aset bangsa yang harus dijaga. Sebab, penyelenggara pemilu merupakan orang-orang yang berjibaku dengan segala cobaan, seperti beban kerja yang berat yang ditambah dengan ketatnya kode etik dan perilaku.
“Saya percaya para alumni KPU Bawaslu itu kalau jadi pimpinan di mana pun itu pasti jadi figur yang unggul karena sudah teruji hujan badai, angin topan, tsunami segala macam itu sudah teruji,” terang Ida yang disertai dengan tepuk tangan hadirin. [Humas DKPP]