Nusa Dusa-Bali, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan, para penyelenggara negara di negara-negara maju dan berkembang perlu mengembangkan pemahaman bersama bahwa demokrasi adalah pilihan. Hal tersebut disampaikannya setelah menjadi moderator dalam acara Bali Democracy Forum VI (BDF VI) di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (8/11).
Diskusi BDF VI dengan tema Consolidating Democracy in Pluralistic Societyini dihadiri oleh delegasi dari 75 negara di dunia. Masing-masing delegasi memanfaatkan forum itu untuk saling berbagi pengalaman dalam mengelola demokrasi guna mencari solusi di dalam masyarakat yang majemuk. Semua peserta dapat mendengar pengalaman seperti yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Liberia dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan yang menjadi pembicara.
Diskusi ini juga diliput oleh awak media massa, baik dalam maupun luar negeri. Kepada wartawan yang hadir, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut mengemukakan tentang pentingnya sistem etika dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam salah satu sesi diskusi yang dipandunya, menurut Jimly, sempat muncul wacana adanya kerjasama antarnegara untuk saling tukar informasi mengenai Pemilu dan soal integritas Pemilu.
“Tahun depan kita akan menyelenggarakan Pemilu yang ke-11. Jika pada era sebelum reformasi, Pemilu hanya digelar formalitas maka setelah reformasi kita telah melakukanp erbaikan sistem Pemilu termasuk dengan menerapkan sistem etika (rule of ethics) dalam penyelenggaraan Pemilu,” ujar penasehat Komnas Ham RI ini.
Bagi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, forum BDF VI adalah kesempatan bagus untuk menyampaikan kepada peserta tentang pengalaman penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah keberadaan penyelenggara Pemilu. Seperti diketahui, Indonesia saat ini memiliki tiga lembaga terkait penyelenggaraan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sesuatu yang sangat berbeda dengan negara-negara lain di dunia.
“Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang punya tiga lembaga Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP.Bagi peserta BDF VI yang dari 75 negara, kasus Indonesia bisa menjadi bahan kajian penting dalam tema Pemilu berintegritas dan mereka menyadari pentingnya transparansi dalam Pemilu lewat sebuah lembaga penegakan etika,”tambah Jimly. (ry-as)