Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati menilai pemilu di Indonesia merupakan salah satu yang paling unik di dunia karena dipegang tiga lembaga penyelenggara yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Maka dari itu, Indonesia layak menjadi role model atau contoh bagi negara lain dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.
Hal tersebut disampaikan Ida Budhiati dalam Webinar Nasional ‘Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas di Wilayah Provinsi Bengkulu’ pada Sabtu (10/10/2020) pagi.
“Indonesia ini layak menjadi role model bagi negara-negara lain bagaimana mewujudkan pemilu yang berintegritas. Tidak hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga dari dimensi etik,” kata Ida Budhiati.
Menjadi penyelenggara pemilu di Indonesia bukan hal yang mudah. Untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, penyelenggara dikontrol dari berbagai dimensi, mulai dari administrasi, hukum pidana, perselisihan hasil pemilu, dan etik.
Dalam forum ini, Ida mengatakan ruang lingkup kode etik penyelenggara pemilu beririsan langsung dengan dimensi administrasi, pidana, perselisihan hasil pemilu, maupun non tahapan.
Ida mengaku kerap menerima keluhan dari penyelenggara pemilu karena menjadi tergugat, termohon, teradu, bahkan menjadi tersangka dalam berbagai perkara kepemiluan.
“Kerangka hukum pemilu kita memang dirancang sedemikian rupa untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dengan jaminan wasitnya independen yang dikontrol dari segi hukum maupun etik,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Webinar Nasional ‘Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas di Wilayah Provinsi Bengkulu’ diselenggarakan oleh DKPP bekerjasama dengan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Kota Bengkulu.
Narasumber lain dalam webinar ini adalah Heri Sunaryanto (TPD Provinsi Bengkulu), Dr. Yanto Sufriadi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH), Dr. Alexander (Wakil Dekan III Fisip Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH) dan Dra. Harmiati, M.Si (Dekan Fisip Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH), dengan moderator Dr. Aries Munandar (Kabag Hukum, Kerjasama dan Kepegawaian DKPP). (Humas DKPP)