Garut, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengingatkan penyelenggara pemilu untuk berhati-hati dan bekerja secara profesional pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Peringatan tersebut disampaikan Heddy Lugito dalam Evaluasi Kinerja Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2022 yang dilaksanakan di Kabupaten Garut, pada Rabu (7/12/2022).
Kehatian-hatian dan kerja profesional penyelenggara pemilu akan menenutukan keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Menurut Heddy, hal tersebut dimulai dengan rekrutmen penyelenggara di tingkat adhoc, baik itu KPU maupun Bawsaslu.
“Ini (Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, red) kerja keras kita semua sebagai penyelenggara. Maka hasil pemilu yang akan datang salah satunya ditentukan oleh penyelenggara pemilu,” ungkap Heddy Lugito.
Pria yang akrab disapa Heddy ini menambahkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 bukan pesta demokrasi biasa. Dilakukan dua kali dalam satu tahun, melibatkan lebih dari 190 juta pemilih (data KPU per Juni 2022, red).
Pemilu yang dimaksud adalah pemilihan presiden dan wakil presiden sekaligus memilih 575 Anggota DPR RI, 2112 Anggota DPRD provinsi, 16.842 Anggota DPRD kabupaten/kota, dan 148 Anggota DPD (termasuk Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan) pada 14 Februari 2024.
Sedangkan pilkada serentak dilakukan pada 27 November 2024, meliputi 36 provinsi (termasuk Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, kecuali Provinsi DI Yogyakarta), dan 415 bupati dan wakil bupati, serta 93 walikota dan wakil walikota.
“Pemilu nanti ini bukan pemilu biasa, tetapi pemilu yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, jangan sampai pemilu yang kita kerjakan hasilnya membuat masyarakat kecewa,” sambungnya.
Mantan wartawan senior tanah air ini menegaskan keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 akan dicatat oleh sejarah sebagai salah satu pemilu terbesar di dunia. “Pemilu ini akan dicatat oleh sejarah sebagai salah satu pemilu terbesar di dunia, apalagi diselenggarakan dengan berhasil,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Rapat Evaluasi Kinerja Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2022 dihadiri oleh Anggota DKPP, antara lain Ratna Dewi Pettalolo, J. Kristiadi, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, serta Sekretaris DKPP, Yudia Ramli.
Rapat ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari seluruh Indonesia. [Humas DKPP]