Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menyatakan, hingga kini belum ada aduan yang diterima DKPP tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD).
Hal ini disampaikan Alfitra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pilkada Serentak 2020 yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
“Laporan yang masuk DKPP selama ini terkait kode etik Pemilukada dan anggaran, tentang profesionalitas dan integritas penggunaan anggaran pilkada,” kata Alfitra.
Acara ini diadakan dalam rangka menjalin koordinasi di antara beberapa instansi untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang tahapannya dimulai pada tahun ini.
Rakor yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dr. Hadi Prabowo ini juga dihadiri oleh Anggota KPU RI Ilham Saputra, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Akmal M. Piliang serta perwakilan dari Bawaslu RI dan Polri.
Dalam acara ini, kehadiran DKPP diwakili oleh Alfitra dan Sekretaris DKPP, Bernad D. Sutrisno.
“DKPP berharap NPHD dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada,” kata Alfitra.
Dalam kesempatan yang sama, Bernad mengusulkan pembuatan standar konstruksi anggaran yang jelas dan terperinci sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Sehingga nantinya diharapkan standar ini dapat menjadi acuan bagi daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.
Sebagaimana diketahui, Pilkada 2020 yang dilaksanakan secara serentak di 270 daerah di seluruh Indonesia yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya akan dilaksanakan pada 23 September 2020.
Sedangkan tahapan pertama dari Pilkada 2020 adalah Penandatanganan NPHD yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2019. Penandatanganan ini berfungsi untuk memastikan ketersediaan anggaran Pilkada dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Sementara, Ilham menyatakan bahwa KPU siap bekerja sama dalam pencanangan anggaran NPHD untuk daerah-daerah yang juga diprioritaskan, dan perlu adanya pengawasan dalam prosesnya.
Hadi Prabowo, selaku pemimpin rapat mengatakan, akan mengadakan rapat lanjutan dengan mengundang pemerintah daerah terkait penyelenggaraan Pilkada 2020. [Humas DKPP]