Jakarta, DKPP – Kepercayaan Publik adalah hal yang tidak dapat dikesampingkan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam penyelenggaraan Pemilu.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito dalam kegiatan Apel Kasatwil Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan tema “Strategi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024” di Jakarta, Rabu (1/11/2023).
“Kehadiran dan ketegasan DKPP terhadap pelanggaran etik sangat penting untuk jaga kepercayaan publik,” tutur Heddy.
Menurut Heddy, DKPP tidak bertugas untuk menghukum Penyelenggara Pemilu, melainkan untuk menjaga integritas penyelenggara agar selalu berada pada level tertinggi.
Kepada seluruh peserta yang hadir, Heddy juga mengungkapkan untuk mewujudkan Pemilu yang damai dan berintegritas perlu sinergitas dari seluruh lapisan lembaga , tidak hanya Penyelenggara Pemilu.
“Seluruh lembaga harus ikut andil dan bersinergi, termasuk Polri dan TNI, guna meminimalisir terjadinya konflik,” ungkapnya.
Heddy menambahkan, masyarakat perlu selalu diyakinkan bahwa independensi, netralitas, dan imparsialitas penyelenggara pemilu benar-benar dijamin dan dikontrol melalui sistem penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
“Sehingga masyarakat percaya bahwa Pemilu diselenggarakan oleh orang yang kredibel, kapabel, dan berintegritas tinggi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Utama Mabes Polri, Kapolda dan Kapolres dari seluruh Indonesia serta Kapolresta, Kapolres Metro dan Kapolrestabes. [Humas DKPP]